Jakarta, 31 Oktober 2025
Kepada Yth.
SAUDARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
di Istana Merdeka Jakarta
Perihal: Permintaan untuk menolak penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Besar (Purn.) H.M. Soeharto.
Kami rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan latar belakang di Indonesia maupun di luar Indonesia, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, menyatakan penolakan kami terhadap rencana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada mendiang Presiden Soeharto.
Kami memahami bahwa sejarah adalah narasi yang kompleks. Namun, gelar “Pahlawan Nasional” adalah penghargaan tertinggi bangsa yang melekat pada nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, perjuangan untuk keadilan dan kemanusiaan, serta pengorbanan bagi kemaslahatan rakyat.
Berdasarkan pertimbangan moral, historis, dan hukum, kami yakin bahwa rekam jejak Soeharto tidak mencerminkan nilai-nilai luhur tersebut.
Adapun alasan penolakan dan dasar argumentasi kami antara lain:
- Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Masih Belum Terselesaikan. Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto diwarnai oleh sejumlah peristiwa kelam yang menimbulkan luka mendalam bagi bangsa ini. Peristiwa-peristiwa ini (antara lain Tragedi 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, Pelanggaran HAM di Aceh, Papua dan Timor Timur) yang melibatkan kekerasan negara secara sistematis, dan hingga kini korban serta keluarganya belum mendapat pengakuan dan keadilan.
- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Yang Sistematis. Praktik KKN merajalela dan menjadi budaya selama 32 tahun masa pemerintahan Soeharto. Kekayaan negara dikontrol oleh segelintir orang dekat kekuasaan (oligarki), sementara rakyat kecil hidup dalam kesulitan. Terjadi praktek monopoli bisnis keluarga di berbagai sektor strategis perekonomian melalui fasilitas dan proteksi dari negara. Skandal korupsi besar Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan konglomerat dekat kekuasaan dan memberatkan perekonomian nasional. Selain itu berbagai yayasan yang dikelola keluarga Cendana menjadi alat untuk mengumpulkan dana “sumbangan” paksa dari pengusaha dan pegawai negeri. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya Pasal 4 yang menyebut nama Soeharto sebagai pihak yang menjadi sasaran pemberantasan KKN tidak dapat dianggap selesai hanya karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.
- Pemberangusan Demokrasi Dan Kebebasan Berpendapat. Rezim Orde Baru menciptakan sistem politik yang otoriter dengan mengerdilkan dan memaksakan fusi partai politik menjadi hanya tiga partai, membatasi kebebasan pers dan kebebasan dunia akademik, mengontrol karya seni dan organisasi seniman, menerapkan doktrin Dwi Fungsi ABRI yang menyebabkan militer terlibat dalam politik dan pemerintahan sipil, meredam suara oposisi. Sesungguhnya seluruh sistem dan pranata sosial, politik, dan kenegaraan Republik Indonesia telah hancur saat Soeharto berpidato tentang ketidak sediaannya meneruskan pemerintahannya pada 21 Mei 1998 dan hal ini tidak pernah dipertanggungjawabkannya.
- Dampak Sosial dan Ekonomi yang Timpang. Di balik stabilitas ekonomi yang sering dipuji, kebijakan Soeharto menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi yang lebar. Pembangunan terpusat di Jawa dan mengabaikan daerah lain. Program Transmigrasi menimbulkan konflik horizontal dengan penduduk setempat. Krisis Moneter 1998 menjadi bukti kerapuhan fondasi ekonomi yang dibangun di atas praktik KKN.
Karena itu, kami meminta SAUDARA untuk menolak penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Besar (Purn) H.M. Soeharto dengan cara mengabaikan dan tidak meloloskan usulan yang disampaikan Dewan Gelar yang telah menimbulkan banyak kontroversi sejak proses dimulainya pengusulan. Saat ini popularitas SAUDARA sebagai Presiden Republik Indonesia cukup tinggi di Indonesia maupun di dunia internasional, jangan sampai persetujuan SAUDARA untuk memberikan anugerah gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan menjadi kontra-produktif dan menjatuhkan wibawa serta nama baik SAUDARA. Tindakan SAUDARA menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan menjadi pertanda nyata matinya reformasi di Indonesia.
Tindakan penganugerahan kepada Soeharto menjadi Pahlawan Nasional yang notabene adalah mertua SAUDARA adalah bagian dari benturan kepentingan (conflict of interest) yang akan mengundang kecaman secara luas. Publik akan membandingkan SAUDARA dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Sarwo Edhie Wibowo (yang notabene adalah mertuanya) dengan alasan adanya benturan kepentingan. SAUDARA akan mendapat respon penolakan puluhan juta Generasi Z (Genzi) Indonesia yang sulit dibendung karena mereka bagian dari jaringan global yang tidak tergabung dalam organisasi resmi apapun. Para Genzi Indonesia yang memiliki pemikiran independen ini akan mencatat keputusan menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah sebuah lembaran hitam bagi kehidupan mereka.
Pemberian anugerah gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan hanya sebuah pengkhianatan terhadap para korban dan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga pengkhianatan terhadap reformasi serta merupakan pengaburan sejarah yang berbahaya bagi generasi muda. Gelar ini hanya layak diberikan kepada mereka yang benar-benar berjuang untuk kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, serta kedaulatan rakyat; bukan kepada pemimpin yang masa jabatannya diwarnai oleh otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia rakyatnya.
Kami ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk belajar dari sejarah secara jernih dan kritis, mengambil pelajaran dari kesalahan masa lalu dalam rangka membangun Indonesia yang lebih demokratis, adil, serta menghargai hak asasi manusia.
Hormat kami,
