Rangkaian demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025 menjadi salah satu krisis politik paling signifikan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, pembakaran, dan penjarahan, tetapi juga memicu gelombang penangkapan massal, kriminalisasi aktivis, serta penyempitan ruang sipil yang belum sepenuhnya dijawab oleh negara.
Selama lima bulan, sebuah Komisi Pencari Fakta (KPF) yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat sipil melakukan investigasi independen dan OSINT terhadap 115 Berita Acara Pemeriksaan (BAP), lebih dari 63 informan dan saksi, serta penelusuran dokumen hukum, forensik digital, foto kejadian, dan analisis peristiwa dari berbagai sudut pandang di 18 kota, 8 provinsi, dan mencakup 4 negara.