Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dicabut dari pembahasan di DPR. YLBHI mendesak RUU tersebut tidak disahkan dalam waktu dekat.
“Kami justru di awal mendukung untuk disahkan. Tapi sekarang kami minta ditarik dulu untuk disempurnakan,” kata Divisi Advokasi dan Kampanye YLBHI, Wahyu Nandang, dalam diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis, (6/2/2014).
Sebelumnya, pada Selasa (4/2/2014), Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Reformasi Hukum yang merupakan gabungan 35 LSM juga mendesak hal serupa.
Wahyu menjelaskan, dalam RUU KUHAP terdapat 12 poin yang diindikasikan sebagai upaya pelemahan KPK. Salah satunya, Wahyu menaruh perhatian terhadap upaya dihapuskannya ketentuan penyelidikan.
Dia menilai, selama tahap penyelidikan, KPK biasanya kerap melakukan operasi penyadapan, pencekalan, pemblokiran rekening bank dan operasi tangkap tangan. Oleh karena itu, jika penyelidikan dihapus, KPK akan kewalahan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di tanah air. KPK bakal kesulitan untuk meminta keterangan serta alat-alat bukti.
“Penghapusan ini akan sangat mempersulit KPK dan akhirnya pelaku korupsi dengan mudah lolos dari jerat hukum,” ujar Wahyu.
Karena itu, Wahyu mengharapkan, pengesahan RUU KUHAP ditangguhkan hingga DPR Periode selanjutnya terpilih. Apalagi, lanjut dia, RUU KUHAP masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014 sehingga bisa diubah di periode tahun depan.
Jika nantinya tetap disahkan, Wahyu menegaskan, YLBHI tidak akan tinggal diam. Bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Reformasi, pihaknya akan melayangkan protes. “Tujuan kita mendorong revisi untuk memperbaiki, bukan justru memperlemah penegak hukum,” pungkasnya.
Sumber : kompas.com
