Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Surya Adinata mengatakan pemerintah pusat terkesan melakukan pembiaran terkait permasalahan krisis listrik di Sumut. Padahal tugas dan fungsi Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM Republik Indonesia seharusnya melakukan upaya sinergisitas, sehingga prisis listrik dapat diselesaikan secara cepat.
“Untuk itu LBH Medan menolak secara kritis dan tegas terkait rencana pengadaan listrik oleh Pemerintah Provinsi Sumut kepada PLN Sumut, karena bukan merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi krisis listrik, penyewaan itu hanya sebagai ladang korupsi baru. Kami juga mengecam keras Dahlan Iskan karena telah melakukan pembodohan publik dengan menebar janji palsu terkait pemadaman listrik yang bakal diselesaikan pada November 2013,” katanya melalui siara pers yang diterima Tribun Medan, Selasa (4/3/2014).
Oleh karena itu, LBH Medan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mencopot Dahlan Iskan dari jabatanya sebagai Menteri BUMN, seraya meminta KPK untuk memeriksa PLN Pusat karena diduga masih ada kasus-kasus korupsi yang belum terungkap. Tak hanya itu, LBH Medan membuka posko pengaduan masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi di Sumut.
Sumber : tribunews.com
