Presiden Joko Widodo diminta membatalkan pembangunan waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Rencana penggenangan waduk yang akan dilaksanakan pada, Sabtu (1/8) mendatang dinilai telah menyisakan persoalan sosial ditingkat masyarakat.
Sekitar 12.000 komplain dari masyarakat terkait penggantian kerugian pembangunan waduk Jatigede dinilai tidak sesuai, diantaranya mengenai penyesuaian harga dan bangunan, kesalahan ukuran tanah, kesalahan klasifikasi pembebesan lahan serta ganti rugi, kesalahan penerima ganti rugi, serta terisolasinya lahan milik masyarakat apabila waduk tersebut sudah dibangun.
Penanganan dampak sosial dinilai tidak menyelesaikan masalah. Sampai saat ini warga merasakan kebingungan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada rencana jelas serta jaminan atas hak mereka. Tidak ada relokasi tempat tinggal bagi masyarakat yang akan pindah dan tinggal untuk selanjutnya.
Selain warga ancaman terhadap dampak sosial juga dirasakan bagi anak-anak yang terancam akan putus sekolah akibat tempat tinggalnya belum jelas. Rencana penanganan terhadap pembangunan waduk Jatigede tidak memikirkan dampak terhadap anak-anak yang saat ini sudah masuk tahun pelajaran baru.
Rencana penggenangan waduk yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Agustus mendatang menambah kerisauan warga karena masih terlalu banyak masalah yang tidak diselesaikan oleh pemerintah.
Berdasarkan kondisi tersebut, dua perwakilan warga yaitu Hendra Suryana dari Desa Cipaku dan Mahmudin dari Desa Paku Alam meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana penggenangan waduk Jatigede pada tanggal 1 Agustus mendatang.
Selain itu meminta kepada Pemerintah untuk memprioritaskan persoalan warga dan memberikan jaminan atau perlindungan hak asasi manusia (HAM) atas haknya dan terbuka dalam penanganan agar menjawab keresahan di masyarakat.
Apabila hal tersebut tidak dilakukan, Hendra dan Mahmudin menegaskan waduk Jatigede akan menjadi simbol tragedi kemanusiaan atas nama sebuah pembangunan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan jumpa pers yang digelar di kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).
Hadir Direktur Walhi Abetnego Tarigan, Ridwan dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan Nandang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Sumber : satuharapan.com
