Aksi dukungan kepada KPK kembali diberikan oleh masyarakat melalui Gerakan Rakyat Untuk Dukung KPK (Geruduk). Kegiatan ini merupakan support masyarakat untuk mendukung indepensi dan transparansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemberantas korupsi. Banyak aktivis menyebut kegiatan sebagai Cicak vs Buaya 4.0 yang merupakan dukungan lanjutan masyarakat untuk KPK yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Geruduk merupakan gerakan koalisi yang di inisiai oleh Indonesia Corruption Watch ( ICW),Yayasan Bantuan Lembaga Hukum Indonesia (YBLHI) , Wadah Pegawai KPK (WP KPK) dan diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat serta mahasiswa.Selama aksi berlangsung, masyarakat menekankan dugaan tidak independen panelis seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK (Capim KPK)dalam proses seleksi. Terdapat kekecewaan pada 20 calon pimpinan KPK yang telah lulus seleksi oleh Pansel.
Rangkaian acara diawali oleh live music dan dilanjutkan dengan pemaparan tokoh-tokoh masyarakat, salah satunya Muhammad Sani—Penasihat KPK. Beliau memberikan dukungan pada gerakan aksi siang ini serta menyatakan bahwa KPK membutuhkan dukungan seluruh masyarakat untuk terus mengawal kasus korupsi di Indonesia. Lebih lanjut, Muhammad Sani mengutarakan ungkapan ‘kucing kurap dilarang masuk KPK’. Selain itu, Geruduk didukung oleh berbagai lapisan masyarakat. Mucthar Pakpahan—Ketua Umum Dewan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia juga memberikan pemaparan bahwa permasalahan yang saat ini dihadapi oleh KPK merupakan suatu upaya pelemahan fungsi KPK yang tidak dapat didiamkan saja. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini KPK merupakan satu-satunya lembaga yang memberikan marwah kejujuran bagi Indonesia. Mendukung pendapat Mucthar, aktivis lingkungan hidup yang diwakili oleh Ari—Greenpeace, menyatakan bahwa kasus korupsi di Indonesia banyak terjadi dalam sektor pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Maka dari itu, pemberantasan korupsi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.
Aksi Geruduk berjalan kondusif, meskipun di waktu bersamaan terdapat massa yang menggelar aksi dukungan kinerja Pansel Capim KPK di depan gedung KPK. Massa pendukung Pansel tersebut beranggapan bahwa pelaksanaan seleksi capim KPK telah berjalan sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku. Pansel dianggap telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi). Massa pendukung Pansel menyuarakan desakan pembubaran WP KPK dan teriakan jargon ‘Stop Bullying Pansel Capim’.
Aksi ditutup oleh pembacaan orasi oleh Asfinawati, Ketua YBLHI. Asfinawati mengajukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo untuk tidak meloloskan atau menerima calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas. Masyarakat memohon kepada Presiden RI untuk mencoret pimpinan KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya; mempunyai konflik kepentingan dan diduga terlibat pelanggaran etik. Sehingga ke depannya kandidat-kandidat tersebut tidak diloloskan dalam seleksi calon pimpinan KPK. Selanjutnya, Asfinawati menegaskan agar Presiden RI betul-betul memilih calon pimpinan KPK yang berintegritas untuk diajukan ke DPR RI.
