Proyek PSN Merauke Melibatkan Aparat Militer, Mengancam dan Menghilangkan Hak Hidup Orang Asli Papua

Siaran Pers

Proyek PSN Merauke Melibatkan Aparat Militer, Mengancam dan Menghilangkan Hak Hidup Orang Asli Papua

“Mih Ti A Man, Yah, Tik Ma Kamin Anim Nanggo”

Pangliman TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, meresmikan pembentukan kesatuan tentara baru yakni batalyon infanteri (Yonif) atau Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima daerah Papua untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Lima batalyon dimaksud adalah Yonif 801/Kesatira Yuddha Kentsuwri di Kabupaten Keerom, Papua ; Yonif 802/Wimane Mambe Jaya di Kabupaten Sarmi, Papua ; Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan ; Yonif 804/ Dharma Bhakti Asasta Yudha di Kabupaten Merauke, Papua Selatan ; Yonif 805/ Kesatria Satya Waninggap di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

“Lima batalyon di lima daerah di Papua bakal bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan masyarakat setempat untuk menanam komoditas pangan utama, salah satunya padi”, jelas Agus Subiyanto, dalam jumpa pers selepas acara persemian di lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Rabu, 2 Oktober 2024, sebagaimana diliput media.

Kebijakan pembentukan Batalyon Infanteri ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat adat Malind, Maklew, Mayo Bodol, Khimaima, dan Yei, di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang sedang terancam dan terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Pangan dan Energi di Kabupaten Merauke, melalui proyek cetak sawah baru, perkebunan tebu dan pabrik bioetnaol, yang akan menggunakan dan sedang menggusur tanah adat, dusun dan hutan adat seluas lebih dari 2 (dua) juta hektar.

Praktik PSN Merauke dilakukan melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional, pemerintah daerah serta perusahaan swasta, Jhonlin Group, First Resources Group, KPN Corp. Group.

“Masyarakat adat Maklew di Distrik Ilwayab, Tubang dan Okaba, secara terbuka dihadapan pejabat Gubernur Papua Selatan telah menyatakan menolak proyek cetak sawah baru dan tanaman lain, yang menggusur tanah, dusun dan hutan adat, sumber kehidupan masyarakat adat tanpa ada musyawarah dan persetujuan secara bebas dari masyarakat adat dan pemilik tanah. Namun perusahaan dan dikawal aparat militer bersenjata secara sewenang-wenang menggusur dan merampas tanah adat”, jelas Simon Balagaize, Koordinator Forum Masyarakat Adat Malind Anim Kondo – Digoel.

Pemerintah dan operator proyek PSN Merauke telah melanggar hak dasar masyarakat adat, hak hidup, hak atas pembangunan, hak atas pangan dan gizi, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

“Proyek ini bukan proyek kemanusiaan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak, melainkan bagian dari proyek pembesaran dan perluasan bisnis meraup keuntungan modal bagi kepentingan penguasa dan pengusaha pemilik modal, yang dilakukan dengan cara-cara tidak manusiawi dan merusak lingkungan hidup”, ungkap Simon Balagaize.

Di lapangan Proyek PSN Merauke, aparat militer bersenjata terlibat memfasilitasi, memperlancar dan mengamankan aktivitas perusahaan, sehingga membuat kekhawatiran dan menciptakan rasa Jdak aman bagi masyarakat adat.

“Keterlibatan militer dalam proyek food estate PSN Merauke berpotensi mengancam dan menghilangkan hak hidup Orang Asli Papua, akan memperluas terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, kekerasan dan kesewenang-wenangan, yang melanggar konsJtusi dan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan internasional berhubungan dengan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan”, jelas J. Teddy Wakum, Juru Bicara #SolidaritasMerauke.

Pelibatan militer dalam proyek PSN Merauke tidak tepat dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bertentangan dengan tujuan dan prinsip tentara professional, yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia. Karenanya, #Solidaritas Merauke dan Forum Masyarakat Adat Malind Kondo – Digoel meminta Panglima TNI membatalkan pembentukan batalyon baru di Tanah Papua, mengevaluasi dan menghentikan pendekatan keamanan dan keterlibatan militer dalam proyek komersial atas nama PSN Merauke.

#SolidaritasMerauke dan Forum Masyarakat Adat Malind Kondo Digoel meminta Presiden RI Joko Widodo dan calon presiden terpilih Prabowo Subianto menghentikan proyek PSN Merauke.

Merauke, 3 Oktober 2024

Hormat Kami,

Kontak Person:
Simon Balagaize: 0812 4011 4828

J. Teddy Wakum: 0822 4245 0431

#SolidaritasMerauke #SavePapua #SavetheEarth #TolakPSNMerauke