Brief Paper : ‘Hukum Yang Hidup’ dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keterangan :

Brief Paper ini disusun atas kerjasama Pusat Kajian Hukum Adat ‘Djojodigoeno’ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada & Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Living Law dalam RKUHP yang terdiri dari beberapa Organisasi Masyarakat Sipil yakni :

1. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)

2. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

3. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)

4. debtWATCH Indonesia

5. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

6. Public Interest Lawyer Network (PILNET Indonesia)

7. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)


Sitasi :

Pusat Kajian Hukum Adat ‘Djojodigoeno’ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada & Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Living Law dalam RKUHP. 2020. Brief Paper : ‘Hukum Yang Hidup’ dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. YLBHI & Pusat Kajian Hukum Adat ‘Djojodigoeno’ FH UGM; Jakarta

Untuk mencermati soal akomodasi Hukum Adat ke dalam RUU KUHP diperlukan pemeriksaan yang seksama. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menyisir seluruh ketentuan dalam RUU ini yang menyebut hukum pidana adat baik yang tersurat maupun tersirat. Untuk memahami eksemplar-eksemplar pemikiran dibalik teks-teks ketentuan, Naskah Akademik RUU ini juga dibaca untuk disimak. Tujuan pencermatan ini, tidak lain, untuk memahami cara berpikir RUU KHUP mengenai Hukum yang Hidup dan penuangannya kedalam ketentuan-ketentuan.

  • (+62)21 - 3929840
  • (+62)21 - 31930140
  • info@ylbhi.or.id
  • Jl. Diponegoro No. 74, Menteng,
    Jakarta Pusat 10320

kantor LBH

Media Sosial

Berlangganan Kabar

© YLBHI 2018

Close Menu