Kata Pengantar
Buku di tangan Anda ini berisi hasil penelitian mengenai hubungan antara perubahan iklim dan kemiskinan di tiga wilayah di tiga provinsi berbeda di Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah adat Laman Kinipan di Lamandau – Kalimantan Tengah; Desa Nelayan Tuminting, Sario, dan Malalayang di Kota Manado – Sulawesi Utara; dan Desa Nelayan Sebrang Desa Belawan I Kecamatan Belawan, Medan – Sumatera Utara.
Meskipun dilakukan di tiga lokasi yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda, yaitu kawasan hutan dan pesisir, penelitian ini menemukan bahwa perubahan iklim terjadi baik di kawasan pesisir maupun kawasan hutan. Pola yang sama juga ditemukan, yaitu pelanggaran HAM berkontribusi terhadap deforestasi dan perubahan iklim, sedangkan perubahan iklim menyebabkan kemiskinan. Pelanggaran hak asasi manusia ini terjadi baik karena kelalaian dan/atau tindakan aktif Pemerintah yang melanggar hak asasi manusia, baik hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun hak sipil dan politik.
Di atas faktor-faktor yang berperan dalam menyebabkan perubahan iklim, pembangunan seringkali menjadi pintu dari deforestasi dan pelanggaran HAM tersebut. Karakter pembangunan yang mengabaikan ekses perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan ruang hidup pada umumnya bertentangan dengan komitmen Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang tercatat dalam berbagai dokumen resmi. Namun, arah pembangunan besar-besaran dengan tidak menempatkan rakyat/komunitas sebagai pusat bukanlah cerita baru di Indonesia. Model pembangunan seperti ini merupakan jejak rezim otoriter Orde Baru di Indonesia. Sayangnya, setelah lebih dari 20 tahun reformasi di Indonesia menandai era demokratisasi, model pembangunan seperti itu kembali hadir dan bahkan telah disahkan oleh Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Di tengah model pembangunan semacam ini, yang sebagian besar diikuti oleh ruang sipil yang semakin mengecil, penting bagi kami untuk mengangkat kisah-kisah masyarakat di akar rumput. Kisahkisah tersebut menjadi data dan bukti pembangunan yang menyimpang menjadi perampasan hak-hak rakyat. Penting juga bagi kita untuk memperluas kosa kata dalam menamai masalah yang dihadapi masyarakat, untuk menciptakan saluran advokasi yang lebih luas. Perubahan iklim, tentu saja, adalah salah satunya.
