Catatan Kritis YLBHI
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: “Lanskap Penguatan Pemerintahan Militeristik dan Otoritarian”
20 Oktober 2024, satu tahun yang lalu Prabowo dan Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam 1 (satu) tahun pemerintahan Prabowo-Gibran YLBHI memandang Pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dengan kekosongan atau tanpa kepemimpinan yang berpegang kepada Konstitusi, prinsip negara hukum, Hak Asasi Manusia, supremasi sipil dan demokrasi.
YLBHI menemukan setidaknya terdapat 7 (Tujuh) catatan utama yang menunjukkan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran semakin membahayakan demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Gejala Pemerintahan otoritarian dan militeristik, data menunjukan situasi ini dilakukan secara sistematis, konsisten dan meluas.