Peta Konflik Agraria LBH Indonesia Tahun 2018

Pengantar :

Konflik struktural agraria di Indonesia tak kunjung jelas penyelesaiannya. Lama-lama, Pemerintah menganggap tuntutan masyarakat atas penyelesaian konflik agraria sebagai hal yang biasa, sehingga tidak jelas yang hendak dilakukan. Padahal, konflik agraria terus menerus memakan korban, mereka yang dipenjara, yang luka-luka, yang meninggal, dan ratusan ribu lainnya kehilangan tanah, tempat tinggal, dan ruang hidupnya. Pendeknya, konflik agraria yang disebabkan perampasan lahan masyarakat telah mengakibatkan pelanggaran hak yang lebih luas. Factsheet ini menyajikan data konflik agraria yang ditangani LBH Indonesia, mulai dari latar belakang, jumlah konflik tiap provinsi, luasan lahan, sektor konflik terbanyak, konflik agraria dengan militer dan BUMN, dan kriminalisasi. Jumlah sesungguhnya konflik struktural agraria yang tidak dilaporkan/ditangani kantor-kantor LBH tentu lebih banyak. Salah satu aktor utama adalah pemerintah yang dengan mudahnya memberikan izin, keputusan, dan dasar bukti lain kepada perusahaan swasta/negara/institusi. Sehingga, penyelesaian konflik harus diurai dari akarnya, yaitu perampasan lahan yang difasilitasi pemerintah melalui pemberian izin/keputusan. Tetapi, pemerintah tidak mengurai hal ini secara tuntas dan mencari penyelesaiannya.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print