Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mengkritisi kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat selama Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
Bawaslu dinilai tidak transparan dan kurang cekatan menanggapi laporan masyarakat, termasuk laporan LBH Padang.
Koordinator Pemantauan Pemilu LBH Padang Asrul Aziz Sigalingging Senin (18/8/2014) kepada wartawan mengatakan, saat pemilu legislatif 9 April 2014 lalu, LBH melaporkan tujuh temuan, namun tidak ada respons.
Begitu juga saat pilpres, LBH Padang melaporkan 23 temuan langsung ke politikuang.net dan Bawaslu Pusat. Selanjutnya, pasca pilpres sebanyak 15 temuan.
“Semua temuan dilaporkan berdasarkan bukti dan kelengkapan, sayang laporan pertama ke Bawaslu Sumbar tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.
Aziz mengatakan, temuan tersebut di antaranya politik uang dan penyalahgunaan jabatan incumbent. Selain itu, parpol juga tidak melakukan edukasi politik sesuai atuan.
Ke depan, menurutnya, masyarakat perlu melalukan diskusi dan dialog. Dia meminta Bawaslu harus lebih cekatan dan menindaklanjuti temuan-temuan saat pemilu.
“Dari 45 laporan, 30 diantaranya bisa diawa ke pusat sebab memiliki lengkap bukti,” ujarnya setelah Diskusi Publik Reflesi Partsipasi Publik dalam Pemantauan Pemilu 2014 di Sumatera Barat, di kantor LBH Padang itu.
Ketika dikonfirmasi, Ketua Bawaslu Sumbar Elli Yanti mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian terhadap laporan LBH Padang tersebut.
Namun, menurutnya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil. Di antara sayarat tersebut adalah, pelapor,terlapor, saksi, bukti-bukti, dan tempat kejadian.
“Kami sudah melakukan kajian atasa laporan LBH saat Pileg. Namun laporan tersebut belum memenuhi syarat materil dan formil,” ujarnya.
Sumber : ranahberita.com
