Bangkok, YLBHI
Berlangsung mulai 13 – 15 Desember 2017, sebuah pertemuan regional digagas oleh BRAC University di Bangkok Thailand. Pertemuan yang bertajuk “Asian Leadership Colloquium on Legal Empowerment and Access to Justice” ini dihadiri sekitar 40 perwakilan organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara di Asia, antara lain Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Filipina, Bangladesh, India, Pakistan, Iran, Nepal, dan China, serta beberapa peserta tamu dari negara-negara luar Asia, seperti: Amerika Serikat, Inggris, Budapest, Kenya, Afrika, dan Selatan.
Pertemuan ini bertujuan untuk: (a) mempelajari berbagai kegiatan dan program yang dilakukan di tingkat nasional dan regional terkait pemberdayaan hukum dan akses keadilan, termasuk menampilkan sukses dan tantangannya; (b) mendsikusikan inovasi pemberdayaan hukum yang dapat membawa usaha yang berkelanjutan; (c) mengkontribusikan gagasan tentang bagaimana organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan hukum di kawasan asia dapat berkolaborasi demi kesuksesan dan kekuatan kerja masing-masing; dan (d) merumuskan kesepakatan tentang rencana tindak lanjut kemungkinan membangun kolaborasi regional untuk pemberdayaan hukum.
Perwakilan YLBHI yang turut di dalam pertemuan ini, Febi Yonesta, menjadi salah satu panelis pada sesi “Pemberdayaan Hukum dan Gerakan Sosial di Asia”. Febi menjelaskan, bahwa YLBHI bersama 15 kantor LBH di seluruh Indonesia telah bekerja untuk mendukung gerakan petani, buruh, miskin kota, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok minoritas dan rentan di bidang pembelaan hukum, litigasi strategis, pemberdayaan hukum, dan reformasi hukum. “LBH di awalnya berdirinya tahun 1970 bermula dengan pemberi bantuan hukum secara tradisional berbasis kedermawanan. Namun sejak 1980, LBH
mulai mengadopsi bantuan hukum yang mengarah pada perubahan struktural. Untuk itu, kami bekerja bersama gerakan sosial untuk keadilan, hak asasi manusia, dan pro-demokrasi”, ungkapnya.
Pertemuan ini mencatat pentingnya kolaborasi, solidaritas, dan peningkatan kapasitas, sebagai cara untuk membangun jaringan pembedayaan hukum yang kuat secara nasional dan regional. Pertemuan ini juga mencatat pentingnya untuk mengemas advokasi dan pemberdayaan hukum dalam bentu yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, misalnya melalui serial tv atau publikasi yang mengankat kisah kemanusiaan isu-isu yang diadvokasi oleh organisasi masyarakat sipil. Di tema keberlanjutan advokasi, program pelatihan menjadi praktik utama yang kerap dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil untuk memastikan keberlanjutan organisasi. Di sisi lain, protokol keamanan harus pula dibangun untuk memberikan perlindungan kepada para aktifis yang bekerja di isu hak asasi manusia dan pemberdayaan hukum.
YLBHI bersama 15 kantor LBH di seluruh Indonesia telah menjadikan pemberdayaan hukkum sebagai salah satu pendekatan utama dalam pemberian bantuan hukum struktural. YLBHI berencana untuk tetap mengembangkan berbagai strategi dan metode untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan hukum komunitas. YLBHI juga bermaksud mendukung organisasi masyarakat sipil di negara lain, khususnya di seluruh kawasan Asia, dalam mengembangkan program-program pemberdayaan hukum, dalam sebuah jaringan dan kolaborasi kerja bersama. (FY)
