Ratusan orang yang mengatasnamakan perwakilan warga Batang, Jawa Tengah berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Mereka menolak rencana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di daerahnya. Mereka juga menolak rencana induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Aksi di kantor ini karena Menko Perekonomian Hatta Rajasa adalah Ketua Pelaksana Harian MP3EI. Pendamping warga dari LBH Semarang, Wahyu Nandang Herawan menuturkan, proyek PLTU dan MP3EI dianggap mengancam sekitar 700-an hektar tanah pertanian milik warga. Padahal menurut Wahyu, warga bergantung pada hasil pertanian di daerah itu.
“Seharusnya memang yang dilakukan oleh Hatta Rajasa adalah bukan cuma memikirkan. Tapi harus memutuskan bagaimana agar aspirasi masyarakat ini bisa didengar. Yaitu dengan membatalkan PLTU Batang. Nah terkait dengan dampak yang kemungkinan akan muncul dalam pembangunan proyek ini saya pikir menjadi salah satu alasan bagi warga untuk berdemo di sini. Tanah-tanah warga akan dirampas oleh negara dalam konteks pembangunan PLTU. Artinya ketika tanah-tanah itu dirampas dan dijual oleh warganya, otomatis kemudian mereka tidak bisa meneruskan mata pencarian mereka sebagai petani,” ujarnya di sela-sela aksi unjuk rasa.
Pengacara publik dari LBH Semarang Wahyu Nandang Herawan menambahkan, lima desa di Batang bakal terkena dampak dari proyek tersebut. Lima daerah itu adalah Desa Karanggeneng, Roban, Ujungnegoro, dan Ponowareng. Megaproyek ini menurut Wahyu bakal menggunakan lahan seluas 370-700 hektar yang mencakup lahan pertanian produktif, dan sawah tadah hujan.
Sumber : portalkbr.com
