Oleh : Asfinawati[1]
Simposium Afrika tentang Pemberdayaan Hukum (Africa Legal Empowerment Symposium) yang saya ikuti pada 30 Oktober – 3 November 2017 tak sekedar berlangsung di Johannessburg, tetapi tepat di jantung penciptaan sejarah Afrika Selatan; Liliesleaf. Pada tahun 1960-an, tempat ini sebagian besar terdiri atas tanah pertanian yang berdasarkan Undang-undang Kelompok Wilayah hanya dapat ditinggali oleh orang kulit putih. Arthur Goldreich – anggota Partai Komunis Afrika Selatan – bersama keluarganya pindah ke tempat ini dengan menunjukkan dirinya sebagai tipikal keluarga kulit putih yang kaya raya. Sebenarnya ini adalah penyamaran. Pertanian ini digunakan sebagai tempat persembunyian Nelson Mandela dan beberapa aktivis kunci anti apartheid yang sedang dikejar-kejar kepolisian. Selama berada di pertanian Liliesleaf, mereka sampai pada kesimpulan, meskipun tidak ingin terlibat dalam kekerasan tetapi tidak ada cara lain untuk mengakhiri apartheid di Afrika Selatan selain dengan perlawanan bersenjata. Mereka bekerja selama dua tahun untuk mempersiapkannya. Sayap tentara ANC dinamakan Umkhonto weSizwe yang berarti the Spear of the Nation. Pada Juli 1963, Liliesleaf dirazia oleh lusinan tentara dan menangkap siapapun yang mereka temui di sana. Mandela sedang tidak ada di sana karena sedang menjalani hukuman lima tahun penjara dengan tuduhan menghasut pemogokan dan juga karena meninggalkan negara tanpa paspor.[2] Persidangan delapan orang pimpinan ANC ini kemudian disebut sebagai persidangan yang mengubah Afrika Selatan.
Di tengah aura seperti inilah, dalam pembukaan simposium, hakim Yvonne Mokgoro menceritakan revolusi Afrika Selatan melalui hukum dan aktivitas pemberdayaan hukum. Ia sendiri sesungguhnya mencerminkan revolusi itu; perempuan dan kulit hitam yang menjadi hakim.
Panel pertama mengupas hal mendasar yaitu pemberdayaan hukum (What Do We Mean by Legal Empowerment). Panel ke-2 membahas tentang institusionalisasi dan keberlanjutan kantor penasehat komunitas (paralegal) dan diikuti topik pendekatan berbasis bukti dalam inisiatif keadilan masyarakat. Simposium ini kemudian dilanjutkan dengan mengupas penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses kepada keadilan, isu independensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan profesi paralegal jaringan serta diakhiri dengan pemberdayan hukum di kelompok rentan dan bagaimana membangun gerakan secara global.
Apabila para penyaji – khususnya yang berasal dari Afsel – dalam workshop ini dilihat dalam skema bantuan hukum di Afsel, maka setidaknya mereka mewakili lembaga yang akan dijelaskan di bawah ini:
1. Legal Aid
Legal Aid (Bantuan Hukum) Afrika Selatan yang kami datangi bukanlah kantor pusatnya melainkan sebuah kantor cabang. Meski menempati satu sisi dari gedung tua, kantor ini cukup luas. Aktivitas bantuan hukum ditandai dengan ruang tunggu yang ditempati orang-orang yang sedang menunggu konsultasi.
Legal Aid South Africa adalah badan hukum independen yang dibentuk dengan undang-undang sebagai perwujudan dari Konstitusi tahun 1996 yang memasukkan bantuan hukum sebagai hak. Selain orang miskin, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin pedesaan juga masuk dalam cakupan mereka.
Badan independen ini memang sudah lama berdiri, yaitu pada tahun 1969 melalui UU Bantuan Hukum. Tetapi, banyak orang mengritik pelaksanaan badan independen ini. Hal ini karena awalnya orang kulit hitam tidak mendapatkan layanan. Setelah diberi bantuan hukum, layanan bantuan hukum ini justru menjadi justifikasi atas penghukuman yang tidak adil dalam kerangka politik apartheid. Misalnya, orang yang dihukum bahkan dihukum mati dapat dianggap “justified” (dibenarkan) karena telah melalui proses yang adil dengan mendapatkan bantuan hukum.
Sebelum 1990-an, bantuan hukum di Afrika Selatan memberikan bantuan hukum melalui judicare atau menggunakan jasa pengacara dalam praktik pribadi untuk mewakili mereka yang membutuhkan bantuan hukum. Baru pada 1990-an diadakan Kantor Pembela Umum, yaitu bantuan hukum diberikan oleh praktisi hukum yang digaji dan dipekerjakan oleh Legal Aid South Africa atau salah satu mitra kerja sama. Pada tahun 1997 hingga saat ini mereka beralih ke sistem praktisi hukum yang digaji sebagai cara utama pemberian bantuan hukum.
Hal menarik adalah saat perekonomian Afsel memburuk, negara pernah terancam bangkrut apabila tetap mengeluarkan uang untuk bantuan hukum. Saat itu muncul pandangan untuk menghentikan bantuan hukum, tetapi saran ini ditolak oleh Nelson Mandela dengan dasar bantuan hukum adalah hak konstitusional warga dan karenanya harus dilaksanakan.
Bentuk layanan yaitu:
- Pusat Keadilan/Justice Center
- perjanjian kerjasama/cooperation agreements
- litigasi khusus/special litigation
- biaya lain yang efektif dan efisien dalam mengakses keadilan/other cost effective and efficient ways of accessing justice.
Justice Center
Pusat Keadilan adalah kantor dimana orang yang mencari bantuan hukum dapat datang.
Setiap Justice Center memiliki seorang pengacara utama, yang merupakan kepala Justice Centre, asisten profesional, calon pengacara, dan paralegal. Pusat Keadilan menawarkan bantuan hukum untuk masalah pidana dan perdata. Layanan yang ditawarkan mencakup saran, rujukan, dan proses pengadilan/litigasi.
Dalam beberapa tahun terakhir Legal Aid Afrika Selatan telah mendirikan setidaknya 32 Justice Center untuk memberikan bantuan hukum. Justice Center ini biasanya berada di dekat pengadilan dan masing-masing melayani antara 10 dan 20 pengadilan. Berdasarkan data Legal Aid Afsel, melalui justice center telah memberikan bantuan hukum kepada sekitar 736.679 orang setiap tahunnya.
Perjanjian Kerja Sama
Bantuan Hukum Afrika Selatan memiliki kesepakatan kerjasama dengan berbagai universitas yang memiliki klinik hukum. Melalui klinik hukum inilah bantuan hukum diberikan kepada masyarakat. Bantuan Hukum Afrika Selatan saat ini memiliki perjanjian kerjasama dengan 19 universitas.
Litigasi Khusus/Special litigation
Kategori litigasi khusus adalah kasus khusus yang jika dibawa ke pengadilan dan dimenangkan akan memiliki dampak besar pada hukum Afrika Selatan. Jenis kasus ini sering melibatkan kelompok orang yang melakukan tindakan hukum bersama-sama (class action) dan oleh karena itu memerlukan tim khusus dari perwakilan hukum untuk membantu mereka. Perwakilan hukumnya dapat berasal dari Justice Center atau pengacara pribadi yang dikontrak oleh Legal Aid Afsel. Dana yang digunakan adalah dana khusus.
Cara lain yang efektif dan efisien dalam mengakses keadilan
Metode layanan tidak terpaku pada tiga hal di atas dan terus dipikirkan untuk dikembangkan dari waktu ke waktu sesuai perubahan/konteksnya.
2. Community Advice Office
Thusang Morwalo: Pusat Keadilan Komunitas dengan Layanan Beragam
Udara terik kering jam 11 siang melanda begitu pintu mobil terbuka. Sebuah pusat komunitas yang bersahaja ada di depan kami. Sebuah halaman dengan tanah kemerahan mengelilingi rumah mulai dari depan hingga samping kiri dari arah depan. Ruang tamu yang kecil sama sekali tak mencerminkan bagian ruang lain. Melangkah lebih jauh ke sebelah kiri adalah ruang memanjang yang tampaknya sering disiapkan untuk pertemuan, termasuk untuk bertemu kami. Keunikan yang menimbulkan perasaaan familiar adalah adanya mesin cuci, kompor gas besar, dan tempat mencuci piring yang masing-masing lebih dari satu berjajar di sekeliling ruangan tersebut. Belakangan kami ketahui dari percakapan dengan pengelola Thusang Morwalo jika peralatan tersebut digunakan untuk melatih komunitas setempat. Ruangan ini memiliki jendela-jendela yang langsung menghadap halaman samping, Melalui pintu, yang langsung membawa ke halaman itu, bertemulah kami dengan sekelompok anak yang sedang bermain di alat permainan sederhana serupa alat panjat dan perosotan. Harapan masa depan benar-benar tertebar dari senyum malu-malu hingga penuh ingin tahu dari mereka.
Gambaran di atas bukan sekedar tempat sekolah anak-anak dan pelatihan komunitas melainkan juga sebuah kantor penasihat komunitas. Ya benar, tempat masyarakat dapat mengadukan masalahnya mendapatkan konsultasi hingga rujukan ke bantuan hukum[3]. Selain dengan ketua, kami juga bertemu dengan petugas yang melayani masyarakat yang mengadukan masalahnya dan advokat yang membantu justice centre ini.
Kantor pelayanan komunitas ini akan memberikan konsultasi dan mengarahkan masyarakat yang datang untuk mengurus masalahnya. Apabila tidak terselesaikan maka masyarakat akan diarahkan ke justice centre.
NADCAO (National Alliance for the Development of Community Advice Offices/ Aliansi Nasional untuk Pengembangan Kantor Penasihat Komunitas)
Kantor ini terletak di tengah kota tepat di pusat keramaian, tepatnya di suatu sisi lapangan yang dikelilingi kantor, pertokoan dan makanan. Kantor mereka tidak terlalu luas dan berbagi bersama satu organisasi lain.
Nadcao bekerja dengan 230 kantor penasihat komunitas (paralegal/community advices offices) dan bertujuan untuk memfasilitasi pengakuan dan dukungan terhadap kantor penasihat komunitas secara jangka panjang dan berkelanjutan. Penyatuan ini dilatari berkurangnya dana dan krisis keuangan yang melanda organisasi-organisasi tersebut.
Penutup
Belajar dari Afsel, sistem bantuan hukum dapat disusun menjadi sebuah skema dari hulu ke hilir sehingga menutup ruang kosong pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian, sesuatu yang terlalu tersistem dapat kehilangan sisi spontan atau ideologisnya karena menjadi business as usual.
[1] Ketua Umum YLBHI.
[2]Liliesleaf Farm, periksa https://www.gauteng.net/attractions/liliesleaf_farm.
[3] Bantuan hukum di sini bukan berarti penyediaannya, tetapi sebuah lembaga negara independen yaitu Legal Aid South Africa.
