Dalam rangka mendorong pembangunan Sistem Penyelenggaraan Bantuan Hukum Nasional yang Akuntabel, YLBHI menyusun sebuah Kertas Posisi sebagai hasil dari monitoring atau pemantauan implementasi UU Bantuan Hukum di tahun ke-2. Adapun, monitoring implementasi UU Bantuan Hukum kali ini dilakukan dengan survey online yang disebar ke seluruh 310 OBH dan dikuatkan dengan Forum Konsultasi Bantuan Hukum di tingkat lokal yang melibatkan seluruh stakeholders dari bantuan hukum, mulai dari OBH, pegiat bantuan hukum, hingga pemangku kebijakan.
Adapun, temuan-temuan berupa informasi dan data berdasarkan hasil monitoring implementasi UU Bantuan Hukum disusun dalam bentuk format laporan yang memadai sehingga cukup layak untuk dijadikan referensi baik bagi BPHN dan para pemangku kepentingan lainnya di dalam mendorong perbaikan penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif dan akuntabel serta dapat menjawab kebutuhan akses terhadap keadilan.
Narasumber :
1. Dr. Diani Sadiawati SH, LL.M
2. Bapak Audy Murfy
3. Bapak Uli P. Sihombing SH, LL.M
