Yangon, YLBHI-LBH Pekanbaru – Perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru (LBH Pekanbaru), Lidya Mawarni mengikuti kegiatan pertukaran pengetahuan mengenai hukum pertanahan dan kerja-kerja paralegal di masing-masing negara (Learning Exchange on Land Rights and Paralegal Work) yang diselenggarakan oleh Namati Philipina dan The Alternative Laws Groups, inc (ALG) Philipina di Yangon, Myanmar. Kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 12-20 Maret 2019 dan diikuti oleh sekitar 10 orang peserta yang berasal dari berbagai negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Laos, Thailand, Kamboja, dan Philipina).
Rangkaian kegiatan memberikan pengetahuan pada peserta mengenai kerja-kerja yang dilakukan paralegal yang sudah dilatih oleh CSO di Myanmar, khususnya organisasi Namati Myanmar terutama terkait isu hukum pertanahan dan kasus-kasus perampasan tanah. Kasus-kasus perampasan tanah (land grabbing) banyak dialami oleh masyarakat di Myanmar. Setelah mendapatkan pemaparan awal dari para presenter, para peserta banyak melakukan kunjungan ke daerah-daerah dampingan Namati untuk melihat langsung perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat korban perampasan tanah dengan bantuan paralegal di masing-masing lokasi kasus. Para peserta melihat langsung keadaan paralegal di kondisi serta tantangan yang dihadapi langsung oleh paralegal di lapangan. Kunjungan ke masing-masing kasus tidak hanya mendengarkan bagaimana perjuangan dari paralegal di Myanmar, namun juga ada timbal balik diskusi antara apa yang dikerjakan oleh peserta di negara masing- masing, kendala yang dihadapi peserta, yang dilakukan oleh peserta apabila menghadapi masalah yang sama, dan tantangan apa yang dihadapi peserta apabila pernah memperjuangkan hal yang sama dalam kasus-kasus tersebut.
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut telah menambah pengetahuan baru khususnya bagi peserta, YLBHI-LBH Pekanbaru, dan sangat berguna untuk menjadi pembelajaran dalam menjalankan kerja-kerja paralegal di daerah dampingan YLBHI-LBH Pekanbaru terutama terkait dengan isu pertanahan di Indonesia.
Myanmar, 12-21 Maret 2019
