Kami melihat bahwa kekisruhan politik yang diawali dengan pengajuan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo dua pekan lalu, dan diikuti dengan penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, serta “dibalas” oleh Polri dengan penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, masih juga belum berhasil diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Kegagalan Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap tegas dalam agenda pemberantasan korupsi ini, apabila berlarut-larut akan membuka ruang bagi kelompok anti-demokrasi untuk bisa mengail di air keruh, maupun mengambil alih kekuasaan. Menurut kami, delegitimasi terhadap Presiden terpilih Pemilu 2014 yang baru berumur 100 hari bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan demokrasi. Skenario krisis politik, yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh para predator politik, sama sekali tidak memberikan jaminan bahwa jalan demokrasi akan tetap dipertahankan sebagai pilihan terbaik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan untuk mewujudkan kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa sebagaimana yang menjadi amanah pokok Konstitusi.
Dalam situasi di mana presiden sedari awal sudah mengalami defisit dukungan politik, adalah ironi ketika partai-partai politik pengusung presiden pun sudah mulai menujukkan tanda-tanda pembangkangan, bahkan ada yang secara aktif melakukan sabotase politik. Dan dengan kapasitas kepemimpinan yang masih harus diuji dan ditingkatkan agar bisa bertahan hingga 5 tahun ke depan,tidak ada pilihan lain, Presiden Joko Widodo harus segera menggalang dukungan politik dari segenap kelompok pro-demokrasi dan anti-korupsi dan segenap pihak yang perduli tanpa dibatasi sekat golongan, apalagi kepartaian.
Demi demokrasi dan pencapaian cita-cita pembentukan negara ini, Presiden Joko Widodo harus berani beranjak dari delusi politik populisnya, dan bertarung melawan kelompok-kelompok anti-demokrasi dan pro-korupsi, termasuk yang sudah berada di dalam lingkaran dalamnya saat ini. Presiden Joko Widodo harus memulainya dengan mempertegas sikap dan komitmennya terhadap agenda pemberantasan korupsi dan mendorong pelaksanaan kerja-kerja KPK, serta menegaskan tentang pentingnya dukungan dari segenap institusi penegak hukum terkait hal tersebut, seperti halnya yang dilakukan Presiden SBY dalam episode Cicak vs Buaya jilid pertama. Karena hanya dengan cara-cara itulah, rakyat akan bisa dengan sepenuh hati mendukung pemerintahan produk demokrasi ini. Dan karena dengan jalan itu pula, kita bisa bersama-sama mencegah agar krisis politik seperti yang terjadi di Thailand tidak terulang di negeri ini.
Jakarta, 30 Januari 2015
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Alvon Kurnia Palma
Ketua Badan Pengurus YLBH
