“Mentri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia segera efaluasi dan cabut kebijakan Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam Proyek Strategis Nasional di Papua yang bakal melahirkan Konflik Horisontal dan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Dalam Bentuk Kejahatan Genosida Terhadap Masyarakat Adat Marind”
Siaran Pers Proyek PSN Merauke Melibatkan Aparat Militer, Mengancam dan Menghilangkan Hak Hidup Orang Asli Papua “Mih Ti A Man, Yah, Tik Ma Kamin
Marga Moiwend dan Gebze pemilik Hak Ulayat Tanah dan Hutan Adat di Distrik Ilawayab, Kabupaten Merauke mendatangi Keuskupan Agung Merauke untuk menyerahkan Surat yang didalamnya berisi permohonan kepada Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC agar bersuara atas penderitaan marga Moiwend dan Gebze yang tanah dan hutan adat mereka sedang diserobot dan digusur paksa oleh Pemerintah atas nama kepentingan Proyek Strategis Nasional.
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 17 / Pdt.Sus-PHI / 2024 / PN Jap Segera Batalkan Surat PHK Dan Perintahkan PT. Pos Indonesia (PERSERO ) Cabang Jayapura Pekerjakan Kembali Karyawannya
Siaran Pers Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan LBH Papua Pos Merauke Proyek Strategis Nasional Pengembangan Pangan dan Energi Merauke Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia dan
Siaran Pers “Kementrian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR/BPN, Gubernur Provinsi Papua Selatan dan Bupati Merauke di Desak untuk Transapran dan Membuka semua Data Perizinan ke Masyarakat
