LBH Yogyakarta sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil memandang bahwa penyelenggaraan negara haruslah didasari pada upaya perlindungan dan penjaminan bagi rakyat dalam memenuhi hak-hak Ekonomi, sosial, budaya serta kebebasan-kebebasan daras manusia. Semuanya ini harus bermuara kepada terwujudnya tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi prinsipprinsip keadilan sosial, hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.
Prinsip-prinsip diatas harus terbingkai dalam bentuk penyelengaraan negara yang mengimplementasikan kesejahteraan rakyat sekaligus memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan-kekuatan masyarakat yang mampu melakukan kontrol atas penyelengaraan negara. LBH Yogyakarta melihat bahwa kekuatan-kekuatan organisasi rakyat harus diposisikan sebagai sunyek perubahan. Buruh, Petani, Mahasiswa, kaum miskin kota menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi partner bagi upaya membangun keadilan dan supremasi sipil.
Laporan ini disiapkan oleh LBH Yogyakarta sebagai bahan Rapat Kerja Nasional YLBHI tahun 2005.
Silahkan unduh Laporan LBH Yogyakarta untuk Rakernas YLBHI 2005 (Bahasa Indonesia, PDF File)
