Catatan YLBHI atas Situasi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2024 dan Outlook Tahun 2025
Berakhirnya kepemimpinan Joko Widodo meninggalkan warisan buruk bagi hak asasi manusia di Indonesia, bahkan Rezim Jokowi dinyatakan terbukti bersalah melanggar hak konstitusi rakyat melalui Mahkamah Rakyat Luar Biasa yang digelar oleh masyarakat sipil.
YLBHI juga mencatat setidaknya 122 kebijakan era Jokowi yang melanggar prinsip Negara Hukum dan HAM. Sementara itu, pasca terpilih Prabowo juga terlihat menghindari penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, memperlihatkan kecenderungan mengabaikan komitmen terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Ini akan menghadapkan situasi HAM dan Demokrasi pada situasi yang semakin sulit.
Melihat situasi pelanggaran HAM dan penegakan hukum di tahun 2024 yang semakin hancur, YLBHI mengeluarkan rangkaian catatan kami atas hal tersebut dan sekaligus membaca bagaimana kondisinya di tahun 2025.
Dokumen kami bisa diunduh lewat tautan berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1P6RIsmTk0KRFXlPl_DRMt0EhUnTyiYER?usp=sharing
1. Executive Summary Catatan YLBHI atas Situasi Hukum dan Hak Asasi Manusia —> Vivere Pericoloso : Kehidupan Rakyat Indonesia yang Penuh Marabahaya
2. 10 Tahun Pemerintahan Jokowi : Membajak Negara Hukum, Kudeta Demokrasi, & Mengubur Reformasi
3. Laporan Pemantauan Pelanggaran Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat (Aksi “Peringatan Darurat” Tanggal 22-26 Agustus 2024)
Pemaparan laporan ini dalam bentuk audio visual dapat dilihat dalam link berikut: https://www.youtube.com/live/_2YUKmwxA-Y
