Selama kurang lebih dari 40 hari bencana ekologis Sumatera, menunjukkan petensi negara dalam menghadapi situasi darurat. Alih-alih hadir dengan kepastian, koordinasi yang solid, dan langkah-langkah berbasis hukum, respons pemerintah justru berjalan lamban, tidak konsisten, dan kerap diwarnai tindakan represif yang memperburuk situasi. Kegagalan ini adalah bentuk inkompetensi pemerintahan dan harus dievaluasi serius agar keselamatan rakyat tidak terus menjadi korban dari lemahnya kepemimpinan dalam situasi darurat.
Catatan kritis ini bertujuan untuk menegaskan bahwa kegagalan tersebut tidak boleh dinormalisasi, melainkan harus dipertanggungjawabkan secara politik dan hukum, demi memastikan negara kembali menjalankan mandat konstitusionalnya dan mencegah terulangnya malpraktek penanganan bencana di masa mendatang.