YLBHI menerbitkan Laporan Situasi HAM di Papua 2023-2025 yang berjudul PAPUA DALAM CENGKRAMAN MILITER. Laporan ini menyajikan analisis kritis mengenai dampak “operasi militer” di Papua. Laporan ini berupaya memaprkan bahwa penempatan militer secara sistematis di Papua telah mengintensifkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) dan gelombang pengungsian internal yang signifikan.
YLBHI menyoroti bahwa kehadiran militer juga terkait erat dengan pengamanan investasi industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan, sementara kemiskinan struktural di kalangan Orang Asli Papua (OAP) tetap tinggi.
Selain itu, laporan ini mengupas pembatasan kebebasan sipil, seperti represi terhadap demonstrasi dan penargetan aktivis. Dokumen ini ditutup dengan kesimpulan yang menegaskan pelanggaran HAM dan saran kepada pemerint