Senin 22 Juli 2013 kemarin sekitar 150 orang perwakilan warga Batang yang tergabung dalam Paguyuban Rakyat Batang Berjuang Untuk Konservasi bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Semarang dan Greenpeace Indonesia, melakukan aksi protes di depan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Batang. Dalam kesempatan ini warga menyerahkan surat penolakan mereka terhadap pembangunan PLTU Batubara Batang kepada Duta Besar Jepang untuk Indonesia.
Berdasarkan rilis yang dikirim oleh LBH Semarang kepada Mongabay Indonesia, aksi protes yang dilakukan warga Batang di depan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta ini merupakan respon atas pertemuan Wakil Menteri Senior Kabinet Jepang Yasutosho Nishimura dengan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Hatta Rajasa terkait kelanjutan rencana pembangunan PLTU Batubara Batang, dalam pertemuan tersebut Yasutosho Nishimura mendesak Hatta Rajasa untuk segera menyelesaikan masalah pembebasan tanah warga agar pembangunan PLTU Batang bisa segera direalisasikan.
Pemerintah menunjuk PT. Bhimasena Power Indonesia– konsorsium yang terdiri dari tiga perusahaan : satu perusahaan nasional, Adaro Power, dan dua perusahaan Jepang yaitu, J-Power, dan Itochu—sebagai pihak yang akan membangun PLTU Batubara berkapasitas 2000 megawatt di pesisir Ujunggnegoro-Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. PLTU Batubara ini diklaim akan menjadi PLTU yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Kasmir warga Karanggeneng mengatakan, kami akan terus menolak keras rencana pembangunan PLTU Batubara Batang di desa kami. Kami juga mendesak pemerintah Jepang untuk membatalkan investasi di PLTU Batang. “Karena investasi mereka telah merampas tanah kami, menghancurkan mata pencaharian kami, dan akan menyebabkan masa depan anak-cucu kami suram tanpa harapan,” kata Kasmir.
Adapun lima desa di Batang akan terkena imbas dari proyek ini, antara lain; Desa Karanggeneng, Roban, Ujungnegoro, Wonokerso, dan Ponowareng. Proyek raksasa ini akan melahap lahan seluas 200 hingga 500 hektar, memangsa lahan pertanian produktif, sawah beririgasi teknis seluas 124,5 hektar dan puluhan ribu pohon melati hasil budidaya warga , serta sawah tadah hujan seluas 152 hektar, dan yang paling mengejutkan adalah PLTU ini akan dibangun di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban, yang merupakan kawasan kaya ikan dan terumbu karang, kawasan yang menjadi wilayah tangkapan ikan nelayan dari berbagai wilayah di Pantai Utara Jawa.
Penyataan penolakan juga disampaikan M. Ali Tafrihan, warga Karanggeneng, yang sebelumnya sempat dikriminalisasi karena menolak pembangunan PLTU Batang. Rihan mengatakan, belasan ribu nelayan akan kehilangan mata pencahariannya jika pemerintah Jepang bersikeras melanjutkan investasinya di PLTU Batang, investasi Jepang di PLTU Batang ini merupakan investasi pada proyek jahat, karena sejak awal proyek jahat ini sudah memakan banyak korban, mulai dari korban pelanggaran HAM, korban penggusuran lahan , dan potensi menjadi korban perampasan tanah,” ungkap Tafrihan. “Saya adalah korban pelanggaran HAM dari investasi jahat ini, saya di penjara selama hampir 6 bulan karena menolak proyek jahat ini dan dalam pengadilan saya terbukti sama sekali tidak bersalah,” sambungnya berapi-api.
Ridwan Bakar dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengatakan, pemerintah Jepang harus membatalkan investasi mereka dalam pembangunan PLTU Batang, karena terbukti menimbulkan banyak masalah di masyarakat,“Investasi Jepang untuk PLTU Batang berpotensi akan memiskinkan warga sekitar, pemerintah Jepang tidak punya pilihan lain, selain hengkang dari proyek jahat ini,” tegas Ridwan Bakar..
Hal senada disampaikan Wahyu Nandang Herawan dari LBH Semarang,“Bersikeras melanjutkan rencana investasi pada proyek jahat ini berarti menutup mata dan telinga terhadap suara masyarakat yang mempertahankan mata pencaharian dan penghidupan mereka,” kata Wahyu Nandang Herawan, Aktivis LBH Semarang.
Sementara Arif Fiyanto dari Greenpeace-Indonesia juga menambahkan,, Hatta Rajasa sebagai salah satu kandidat presiden di Pemilu 2014, harus mau mendengarkan aspirasi warganya, bersikeras melanjutkan rencana pembangunan PLTU Batang ditengah besarnya penolakan warga berarti tidak peduli terhadap suara rakyat. “Rakyat tentu tidak akan memilih kandidat presiden yang tidak peduli terhadap nasib mereka,” tambah Arif Fiyanto, dari Greenpeace Indonesia.
Sumber : mongabay.co.id
