Warga Kota Bandar Lampung keberatan dengan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan di Bandar Lampung yang mencapai 300 persen. Sekitar 100 orang telah mengadukan ini ke Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung.
Ketua LBH Bandar Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, Jumat (19/4/2013) mengatakan, sejak dibuka dua pekan lalu, sudah 100 orang warga yang mengadukan keberatan soal kebijakan penyesuaian NJOP (nilai jual obyek pajak) yang berimbas pada kenaikan tarif PBB hingga 300 persen itu.
“Mereka keberatan dengan kebijakan yang pukul rata itu. Padahal, tingkat pemanfaatan hasil tanah dan bangunan itu kan berbeda-beda, misalnya yang di pinggir jalan dengan yang di dalam,” tuturnya.
Sejumlah warga bahkan mengancam akan memboikot membayar PBB ini. “Kalau mau uangnya, silakan pak Wali datang langsung menagih ke sini. Masakan orangtua saya yang tidak lagi bekerja, juga kena kenaikan pajak sampai segitu banyak?” ujar seorang warga Bandar Lampung yang enggan disebutkan namanya.
Tahun ini, tarif PBB atas lahan orangtuanya seluas 600 meter persegi di wilayah Tanjung Karang Timur meroket menjadi Rp 1,2 juta dari sebelumnya hanya Rp 400.000. Sebelumnya, Ketua DPRD Bandar Lampung Budiman A.S juga mengkritisi soal kebijakan penyesuaian NJOP itu. “Jika saja penyesuaian itu dilakukan dalam batas rasional dan juga disosialisasikan, mungkin tidak ada penolakan sehebat ini,” tuturnya.
Sumber : Kompas.com
