Direktur Advokasi dan Kampanye Yayasan Bantuan Lembaga Hukum Indonesia (YBLHI) Bahrain mengatakan, kasus vaksin palsu merupakan bentuk kelalaian pemerintah dalam pengawasan. Menurut Bahrain, kelalaian pemerintah termasuk menelantarkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki tiap warga negara.
“State responsibility dalam kemajuan, penegakan dan HAM adalah kewajiban negara. Bicara masalah HAM, hak atas kesehatan itu diberikan tanggung jawabnya kepada pemerintah. Pemerintah punya dua cara untuk memberikannya dalam aspek kesehatan, yakni pencegahan dan pengobatan,” katanya di Kantor YBLHI, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa, 28 Juni 2016.
Dalam pencegahannya, pemerintah, kata dia, harus memberikan pekerjaan yang layak sehingga masyarakat mampu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Selain itu, lingkungan yang bersih juga menjadi faktor yang memengaruhi kesehatan.
Namun perekonomian masyarakat Indonesia yang lemah, menyebabkan banyaknya masyarakat terjangkit penyakit dan hal tersebut belum mampu ditangani pemerintah.
Mengenai vaksin palsu, keseluruhan distribusi obat melalui produsen kepada berbagai instansi kesehatan juga melalui pengawasan pemerintah. Namun disayangkan, regulasinya dinilai tidak sesuai dengan implementasi. “Secara regulasi kan ada di pemerintahan mengenai obat, ya termasuk obat palsu,” katanya.
“Ketika ada obat palsu dan vaksin palsu beredar bertahun-tahun, berarti ada pembiaran. Negara yang diberikan tanggung jawab besar dalam pengendalian. Tanggung jawab ini ada di penyelenggara negara,” katanya.
Ia juga bertanya-tanya, mengapa hal tersebut terjadi begitu lama. Ia khawatir bahwa masa depan bangsa hanyalah mimpi belaka, karena bayi dan balita adalah korban dari vaksin-vaksin palsu tersebut.
“Peredaran obat palsu lebih parah daripada peredaran uang palsu. Karena konsumen, masyarakat kan langsung mengonsumsi. Ini kan vaksin untuk masa depan negara, untuk bayi, balita sebagai penerus bangsa, atau memang penerus bangsa ini mau dihancurkan? Mau diracuni semua?” ujarnya.
Sumber : viva.co.id
