Anotasi :
Di dalam buku ini dijelaskan mengenai tuntutan reformasi dari YLBHI mengenai reformasi kebijakan perburuhan, dimana pada pemerintahan Orde Baru, kebijakan perburuhan telah mengesampingkan nasib kaum buruh di atas kepentingan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik untuk mempertahankan rezim Orde Baru tersebut.
Selain itu terdapat penjelasan mengenai politik perburuhan pada rezim Orde Baru yakni seperti otoriterianisme dalam Hubungan Industrial Pancasila, penunggalan organisasi buruh, sistem penyelesaian perselisihan perburuhan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 22 Tahun 1957, intervensi militer dalam perselisihan perburuhan, kebijakan jaminan sosial tenaga kerja, politik pengupahan, komoditisasi eskpor buruh ke luar negeri, dan kebijakan terhadap buruh anak dimana Pemerintah RI menurut penilaian penulis tidak pernah tegas dalam penyikapan secara hukum.
Buku ini juga menjelaskan bahwa tuntutan ini disusun berdasarkan tinjauan kritis terhadap kebijakan perburuhan, keterlibatan pengalaman, serta kesaksian realitas kondisi perburuhan pada saat itu.
