Politik Pembebasan Tahanan Politik

Anotasi :

Buku ini memaparkan kisah-kisah mengenai pembebasan Tapol dan Napol yang secara massal dilakukan pada pemerintahan Orde Reformasi Presiden Habibie. Selama hampir 14 tahun sejarah pemenjaraan Tapol, statistik yang disediakan pemerintah juga selalu tak akurat. Hal ini menunjukkan dua hal dari manajemen masalah Tapol, yaitu: (1) pemerintah memang tidak punya data yang pasti soal jumlah Tapol yang dapat dipercaya; dan (2) pengumuman-pengumuman resmi mengenai hal ini, pemerintah Soeharto kemungkinan tidak diberi informasi akurat oleh petugasnya, dan kemungkinan lain adalah pemerintah sengaja melakukan penyesatan. Pembebasan Tapol ini merupakan hal yang bagus, namun adanya kriteria-kriteria khusus pembebasan yang diskriminatif. Dalam hal ini Orde Reformasi tetap menggunakan pakaian lamanya dalam menghadapi “musuh-musuhnya” yang bertentangan secara ideologis dan politik. Kriteria tersebut adalah, tidak terlibat dalam kasus G30S/PKI, bukan dalam gerakan menggantikan ideologi negara, dan tidak ada tindakan pidana lain dalam perkara pidana politiknya. Kriteria itu telah menjadi pembenaran bagi pemerintah untuk menunda pembebasan Xanada Gusmao dengan alasan Timor Timur harus menunggu hasil pencapaian perundingan antara Indonesia, Portugal, dan perwakilan rakyat Timor Timur. Sikap seperti ini jelas mengkhawatirkan karena tidak ada jaminan bagi setiap warga Indonesia untuk bebas dari stigma “kejahatan terhadap negara” yang berujung pada pemenjaraan. Sifat diskriminatif pemerintah terhadap Tapol dan Napol menegaskan bahwa lembaga penjara tetap kukuh sebagai mesin kekuasaan pemerintah Orde Reformasi.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print