Buletin Bantuan Hukum edisi 4 – 2018

Pengantar :

Buletin edisi ke-4 ini mengangkat tema Rancangan KUHP. Pemerintah terus mengejar pengesahan Rancangan KUHP yang sudah direncanakan sejak tahun 1970- an ini. Tetapi beberapa problem muncul ketika pemerintah mengatur beberapa ketentuan seperti: zina, living law, agama, kebebasan berekspresi, dan pengaturan kejahatan HAM internasional. RKUHP memang harus diperbarui mengingat kekurangan-kekurangan di dalamnya. Tetapi, kewajiban pemerintah merancang KUHP baru, ternyata tak berbanding lurus dengan kewajiban menghormati dan menjamin hak-hak sipil. Jika RKUHP per Juli 2008 disahkan dan diberlakukan, negara justru melanggar hak-hak asasi warga negaranya. Maka, beberapa artikel di dalam buletin ini mengangkat beberapa hal yang harus dikritisi ketika pemerintah memasukkannya sebagai ketentuan-ketentuan dalam RKUHP, di antaranya pasal-pasal terkait zina, living law, pasal-pasal terkait agama, kebebasan berekspresi, dan kejahatan HAM internasional. Koalisi RKUHP dimana YLBHI bergabung di dalamnya telah mengelompokkan kekacauan-kekacauan tersebut menjadi beberapa cluster. YLBHI merekomendasikan ketentuan- ketentuan tersebut ditinjau ulang, dan dengan demikian perlu menunda pengesahan RKUHP.

Selamat membaca.

Redaksi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print