Surat Terbuka YLBHI ini ditujukan kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran untuk menyoroti berbagai masalah mendesak terkait hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum di Indonesia. Surat ini menggarisbawahi kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam menegakkan HAM dan demokrasi, serta memberikan serangkaian tuntutan untuk reformasi hukum, perlindungan kelompok rentan, penuntasan pelanggaran HAM berat, dan pembatalan kebijakan diskriminatif seperti UU Cipta Kerja.
YLBHI menyerukan langkah konkret untuk memastikan keadilan sosial, pemenuhan hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi, termasuk revisi undang-undang bermasalah, perlindungan terhadap pembela HAM, dan penghentian pendekatan keamanan di Papua. Surat ini menjadi seruan tegas agar pemerintahan baru mewujudkan tata kelola negara yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.
