Pengantar :
2017 adalah tahun istimewa. Setahun sebelum 20 tahun reformasi, menjelang Pilkada langsung dan persiapan Pemilu 2019. Bagi LBH-YLBHI (selanjutnya disebut LBHI) secara internal 2017 juga istimewa karena menandai dibuatnya kembali catatan akhir tahun (Catahu) yang berisi laporan hukum-HAM dan kegiatan internal. Tetapi apa hubungannya Catahu ini dengan momen politik negara?
Catahu LBHI adalah dokumentasi bantuan hukum/advokasi yang dilakukan 15 kantor LBH di 15 Provinsi dan pengurus LBHI. Ia direncanakan menjadi dokumen yang berbicara tentang pelanggaran HAM di berbagai sektor melintasi wilayah Indonesia dari ujung timur hingga ujung barat. Apakah petani mendapatkan tanahnya? Apakah buruh menjadi sejahtera karena bekerja atau mengalami kemunduran kehidupan karena bekerja dalam kondisi perbudakan modern. Bagaimana dengan kelompok minoritas, apakah mereka mengalami diskriminasi semenjak lahir hingga meninggal?
Melalui Catahu, evaluasi terhadap sistem pemulihan juga dapat diketahui. Jangan salah sangka, sistem bukan yang utama dalam Catahu ini melainkan hidup manusia Indonesia. Apakah menjadi Indonesia artinya bisa dipulihkan nama baiknya jika terdapat salah tangkap yang diikuti dengan penyiksaan? Apakah berbhineka artinya bisa lolos dari tuduhan sewenang-wenang kerumunan bahwa anda melakukan penodaan agama? Atau sebaliknya anda dipenjara atau organisasinya dibubarkan? Apakah keadilan sosial artinya rumah, tanah, udara, ingatan romantis masa kecil anda bisa dikembalikan apabila dirampas perusahaan ataupun instansi pemerintah?
Oleh karenanya, Catahu ini (dan catahu-catahu mendatang yang akan lahir) adalah kumpulan kisah tempat kita bercermin, apakah jargon-jargon, yang disebarkan melalui berbagai alat, benar-benar terjadi atau hanya tinggal dalam kata-kata. Dan inilah cara ini kita menilai. Kata-kata tanpa pelaksanaan adalah
politik. Kata-kata tanpa pelaksanaan adalah alat kekuasaan. Selain menyajikan data tahun 2017, kami juga memaparkan kilasan kasus yang ditangani LBH-YLBHI pada masa Orde Baru. Genapnya 20 tahun reformasi bukan momen biasa yang harus lenyap tanpa makna. Reformasi 1998 adalah tonggak bergeraknya Indonesia dari rezim otoritarian ke arah yang lebih demokratis. Oleh karena itu, indikator kemajuan demokrasi Indonesia pantas dilekatkan pada momen reformasi tersebut.
Selamat menemukan keIndonesiaan sesungguhnya dalam kehidupan manusia Indonesia dari Papua hingga Aceh dalam catatan kami tahun 2017 ini. Melalui kisah-kisah seperti inilah kita bisa menentukan pemimpin yang akan kita pilih pada tahun politik 2018 bahkan 2019.
Asfinawati
