Proses pembajakan negara hukum dan demokrasi selama sepuluh tahun telah berhasil membantu naiknya Prabowo- Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Di bahwa Jokowi, demokrasi Indonesia mempertahankan dasar-dasar minimalisnya, namun kehilangan banyak sekali substansi kualitatifnya, mengarahkan kekuasaan eksekutif pada praktek despotic majotarianism (Mietzner, 2025). Manuver politik dan pembentukan kebijakan ugal-ugalan selama 10 tahun ke belakang untuk kepentingan Pembangunan (Pangestu, 2020) juga telah berhasil melahirkan produk hukum yang kuat untuk menjadi pondasi rezim Prabowo-Gibran mendorong program- program strategisnya: energi dan pangan (Setkab, 2024). Untuk mendukung program tersebut, kami mencatat setidaknya terdapat 13 pos kementerian yang diisi purnawirawan TNI. Mereka mengisi sektor-sektor kementerian strategis seperti Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Sugiono Menteri Luar Negeri, M Iftitah Suryanagara Menteri Transmigrasi, AM Putranto sebagai KSP, Leodwik F Paulus sebagai Menko Politik dan Keamanan, Ossy Dermawan sebagai Wakil Menteri ATR/ BPN, dan Diaz Hendropriyono sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup. Ini ditambah dengan pengangkatan seorang tentara aktif Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Setkab dan Mayor Jenderal Novi Helmy sebagai direktut utama BULOG. Menguatkan corak militerisme di dalam kabinet negara.
