Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya

Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Tanah Papua umumnya dipicu oleh berbagai kebijakan pembangunan yang membuahkan konflik ekonomi, sosial, dan budaya. Penempatan aparat militer di berbagai titik di Papua juga seringkali membuahkan konflik yang berujung kekerasan bagi masyarakat sipil. Di samping itu, selain dipakai untuk mengamankan pembangunan atau kegiatan industri ekstraktif, penempatan aparat militer juga dilakukan guna meredam perlawanan bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau lebih khusus lagi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sendiri menyampaikan bahwa pengiriman anggotanya ke wilayah Papua dan Papua Barat berkaitan dengan pengamanan terhadap operasi KKB. Selain itu, pengamanan juga dilakukan di wilayah tambang emas terbesar di Indonesia yang menjadi objek vital yaitu PT Freeport Indonesia.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print