Globalisasi, Komunalisme dan Negara Sosial : Problem-Problem Hak Asasi Manusia Dalam Masa Pasca Otoriterian

Terhadap keadaan sekarang, banyak orang telah mengajukan pandangan dan kritik. Namun demikian, ada satu alasan pokok mengapa kritik tersebut tidak bisa disampaikan dengan begitu saja, menihilkan secara total tatanan politik yang hadir saat ini, betapapun bobrok serta lemahnya system dan relasi pokok yang terbangun di dalamnya. Salah satu alasan yang paling penting untuk disebut sini adalah; karena demokrasi yang hadir sebagai tatanan kepolitikan di Indonesia saat ini merupakan hasil dari pergulatan dan perjuangan panjang dari banyak pihak dalam civil society. Ia bukan pemberian dan anugerah dari penguasa politik mana pun sebelumnya. Karenanya menihilkan dan keinginan menghapus-kannya dalam logika fatalistik sebagai suatu sistem borok yang tidak berguna akan berarti menegasikan apa-apa yang telah di-perjuangkan oleh civil society sendiri.

Dengan demikian kritik yang paling radikal sekalipun terhadap rejim politik yang kini ada harus pula disertai semacam etika pertangung-jawaban untuk terus menerus mengambil bagian mengisi ruang dalam political imaginary yang dibangun dan dimulai dari alasan ketika banyak orang bersatu menumbangkan rezim otoritarian yang bekuasa. Di titik ini tidak dapat dihindari bahwa agenda politik itu harus di basiskan pertama-tama pada keperluan untuk memperkuat serta memperluas demokrasi yang ada.

Lebih jauh lagi, etika dan tanggung-jawab politik serta agenda perluasan demokrtasi ini secara psikologis menghantarkan kita pada kebutuhan akan ideal baru dalam memandang persoalan-persoalan demo-krasi yang ada. Wawasan ini harus membawa kita pada semacam demarkasi tegas mengenai mana-mana yang merupakan agenda, keperluan serta stand-point masa lampau (masa di mana kita ber-hadapan dengan otoriterianisme) dengan keperluan serta stand-point masa kini, masa di mana kita berada dalam situasi-situasi pasca otoriterian. Demarkasi ini tentu tidak dimaksudkan untuk memantap-kan semacam diskontinuitas dalam sejarah politik pegerakan demokrasi, melainkan kontinuitas yang diperkaya dengan semacam refleksi dan penafsiran akan tantangan-tantangan baru di dalam arena kepolitikan yang kontemporer.

Silahkan unduh Laporan YLBHI No. 2 tahun 2003 (PDF, Bahasa Indonesia)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Close Menu