TNI Belum Menanggalkan Doktrin Politik

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melakukan proyek kerjasama (cooperation project) bersama dengan Kemitraan (Partnership for Governance Reform in Indonesia) untuk melaksanakan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Publik yang membahas RUU TNI dan RUU Intelijen. Program ini sudah dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Maksassar, Sulawesi Selatan, dengan tema “Menggagas Peran Strategis TNI dan Intelijen dalam Sistem Negara Demokrasi”

Program tersebut bertujuan meningkatkanperhatian masyarakat luas dalam memberikan masukan terhadap Draft Rancangan UU TNI dan RUU Intelijen. Secara khusus,program ini juga bertujuan: memfasilitasi peran serta dan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RUU TNI dan RUU Intelijen; serta memfasilitasi penyusunan position paper sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan RUU TNI dan RUU Intelijen.

Program tersebut sudah dilaksanakan di dua kota dari empat kota yang direncanakan yakni Banjarmasin dan Makassar,
sementara dua kota berikutnya masih akan menyusul yakni di Jakarta dan Surabaya. Selain bekerjasama dengan Kemitraan, sosialisasi mengenai RUU TNI juga telah dilakukan YLBHI bekerja sama dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) semenjak tahun 2002 di sejumlah kota-kota lainnya seperti: Palu, Manado, Surabaya, Bandung, Kupang, Medan dan Jakarta.

Di Banjarmasin, kegiatan Semiloka dilaksanakan pada tanggal 9-10 Maret 2004, bekerjasama dengan Komisi Hak Asasi Manusia (Komisi HAM) Kalimantan Selatan. Sementara di Makasar kegiatan Semiloka dilaksanakan bekerjasama dengan LBH Makassar pada tanggal 14-15 April 2004. Kedua kegiatan Semiloka tersebut dihadiri oleh sekitar 200 orang peserta dari berbagai kalangan dan latar belakang, baik sebagai peserta seminar mau pun lokakarya, yang terdiri dari: Akademisi dan Intelektual, TNI, Polri, Pemerintah (Pemda), LSM, Mahasiswa, Pekerja Sosial, dan lain-lain.

Semiloka ini menghadirkan narasumber yakni: Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo (Mantan Kaster TNI), Hasanuddin, SH (Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Selatan), Robertus Robet, MA (YLBHI), Syaifuddin, SH, MH (Pengajar Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin), Munarman, SH (YLBHI), Brigadir Jenderal TNI Sugeng (Kepala Biro Hukum Departemen Pertahanan RI), Dr. Aswanto, SH (Pengajar Universitas Hasanuddin, Makassar), Usman Hamid, SH (Koordinator KONTRAS) dan Daniel Panjaitan, SH, LLM (YLBHI).

Silahkan unduh Laporan YLBHI No.7, Agustus 2004 (PDF, Bahasa Indonesia)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
  • (+62)21 - 3929840
  • (+62)21 - 31930140
  • info@ylbhi.or.id
  • Jl. Diponegoro No. 74, Menteng,
    Jakarta Pusat 10320

kantor LBH

Media Sosial

Berlangganan Kabar

© YLBHI 2018

Close Menu