yayasan
lembaga bantuan hukum
indonesia
Bantuan hukum untuk rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM.
“Jagalah LBH/YLBHI, teruskan pemikiran dan perjuangan
untuk masyarakat miskin dan tertindas”
Adnan Buyung Nasution (1934-2015)
TERBARU
![[PRESS RELEASE] *Pejuang Lingkungan Basuki Wasis Terbebas dari Gugatan Koruptor*
Jakarta, 13 Desember 2018 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong siang ini baru saja keluarkan putusan *menolak gugatan terpidana korupsi Nur Alam atas saksi ahli Basuki Wasis*. Majelis Hakim, yang terdiri dari Chandra Gautama (Ketua), Andri Falahandika dan Ali Askandar (Anggota), juga menegaskan dalam putusannya bahwa setiap ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan harus mendapat jaminan perlindungan dan tidak dapat digugat secara perdata atau pidana.
Sejak digugat pada 17 April 2018, Basuki Wasis yang diwakili kuasa hukumnya telah mengupayakan segala langkah di antaranya mengajukan eksepsi, meminta perlindungan LPSK, meminta Amicus brief dari Komnas HAM, Amicus dari banyak lembaga akademisi, serta mengupayakan KPK masuk sebagai Penggugat Intervensi (Tussenkomft). Koalisi Anti Mafia Tambang yang terdiri dari berbagai organisasi seperti YLBHI, ICW, Walhi, Jikalahari, dan JATAM juga memulai petisi di laman change.org untuk mendukung Basuki Wasis yang telah banyak berjasa untuk penyelamatan lingkungan. Petisi yang bisa diakses di change.org/basukiwasis itu, saat ini sudah didukung lebih dari 36 ribu orang.
Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhammad Isnur mengatakan, “Dalam pertimbangannya mengenai eksepsi Kompetensi Absolut, hakim menyebutkan bahwa kuasa hukum tergugat berupaya men-challenge hakim perdata di PN Cibinong untuk menggunakan seperti lepas (Onslaaght) dalam hukum Pidana. Hal ini merupakan hal baru yang bisa menjadi penemuan hukum bagi pelaksanaan hukum di masa mendatang.” Menurut Isnur, majelis Hakim berusaha menggali filosofi kasus ini secara lebih mendalam. Secara ex officio, hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah masalah penghitungan kerugian yang dilakukan Basuki Wasis dalam perkara Pidana Korupsi. Keterangan tertulis dan keterangan Basuki Wasis di persidangan adalah bagian dari rezim persidangan pidana di mana Hakim tidak terikat oleh keterangan tersebut. Kuasa hukum Nur Alam juga telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membantah serta mengajukan ahli yang berbeda.](http://scontent-sin2-1.cdninstagram.com/vp/0d087e67cd5721505857e9402a4a0a03/5CA92E06/t51.2885-15/e35/c135.0.810.810/s320x320/46996811_601073056989358_6547545673154922702_n.jpg "[PRESS RELEASE] *Pejuang Lingkungan Basuki Wasis Terbebas dari Gugatan Koruptor*
Jakarta, 13 Desember 2018 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong siang ini baru saja keluarkan putusan *menolak gugatan terpidana korupsi Nur Alam atas saksi ahli Basuki Wasis*. Majelis Hakim, yang terdiri dari Chandra Gautama (Ketua), Andri Falahandika dan Ali Askandar (Anggota), juga menegaskan dalam putusannya bahwa setiap ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan harus mendapat jaminan perlindungan dan tidak dapat digugat secara perdata atau pidana.
Sejak digugat pada 17 April 2018, Basuki Wasis yang diwakili kuasa hukumnya telah mengupayakan segala langkah di antaranya mengajukan eksepsi, meminta perlindungan LPSK, meminta Amicus brief dari Komnas HAM, Amicus dari banyak lembaga akademisi, serta mengupayakan KPK masuk sebagai Penggugat Intervensi (Tussenkomft). Koalisi Anti Mafia Tambang yang terdiri dari berbagai organisasi seperti YLBHI, ICW, Walhi, Jikalahari, dan JATAM juga memulai petisi di laman change.org untuk mendukung Basuki Wasis yang telah banyak berjasa untuk penyelamatan lingkungan. Petisi yang bisa diakses di change.org/basukiwasis itu, saat ini sudah didukung lebih dari 36 ribu orang.
Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhammad Isnur mengatakan, “Dalam pertimbangannya mengenai eksepsi Kompetensi Absolut, hakim menyebutkan bahwa kuasa hukum tergugat berupaya men-challenge hakim perdata di PN Cibinong untuk menggunakan seperti lepas (Onslaaght) dalam hukum Pidana. Hal ini merupakan hal baru yang bisa menjadi penemuan hukum bagi pelaksanaan hukum di masa mendatang.” Menurut Isnur, majelis Hakim berusaha menggali filosofi kasus ini secara lebih mendalam. Secara ex officio, hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi pokok masalah adalah masalah penghitungan kerugian yang dilakukan Basuki Wasis dalam perkara Pidana Korupsi. Keterangan tertulis dan keterangan Basuki Wasis di persidangan adalah bagian dari rezim persidangan pidana di mana Hakim tidak terikat oleh keterangan tersebut. Kuasa hukum Nur Alam juga telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membantah serta mengajukan ahli yang berbeda.")
PUBLIKASI
