YLBHI mempertanyakan hilangnya Visi negara hukum dan demokrasi, kosongnya semangat penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi, tak nampaknya visi anti korupsi, agraria dan lingkungan hidup, serta mandat-mandat lain yang terkandung

Presiden Jokowi harus segera menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait dengan telah disahkannya perubahan kedua terhadap UU KPK. Secara substansi, UU KPK hasil revisi, jelas bertolak belakang dengan agenda pemberantasan korupsi dan penyelamatan KPK. Presiden

Pernyataan Sikap Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembela Hak Asasi Manusia Jakarta-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) mendesak negara agar melakukan investigasi yang segera, terbuka, efektif, dan independen terkait dengan kematian pejuang

Ditujukan Kepada : Direktur Utama BPJS Kesehatan Republik Indonesia JL Letjen Suprapto Cempaka Putih PO BOX 1391 JKT 10510 KAMI dari Sehat Jiwa Indonesia (SEJIWA), Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Bipolar Care Indonesia (BCI), Indonesian Human