yayasan
lembaga bantuan hukum
indonesia

Bantuan hukum untuk rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM.

“Jagalah LBH/YLBHI, teruskan pemikiran dan perjuangan
untuk masyarakat miskin dan tertindas”

Adnan Buyung Nasution (1934-2015)

Mendesak Pemerintah Untuk Menjalankan Putusan MA tentang Keterbukaam Informasi HGU

Kami menyayangkan pernyataan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Syofyan Djalil menolak membuka data Hak Guna Usaha (HGU) dengan alasan membahayakan kepentingan nasional, dalam hal ini melindungi industri sawit. Desakan untuk membuka HGU telah

Admin On Mar 14, 2019

Hentikan Pelemahan Komisi Yudisial!

Pada November 2018, Binsar Goeltom, Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta dengan nomor 270/G/2018. Poin utama dari guggatan ini adalah meminta PTUN membatalkan kebijakan Komisi Yudisial untuk menerima

Admin On Mar 13, 2019

Menolak Membuka Data Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit merupakan Tindak Pidana

Pengurus YLBHI mengecam dan mengingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menolak membuka data HGU Perkebunan Sawit dengan alasan melindungi industri sawit. YLBHI bersama dengan masyarakat sipil berencana melaporkan tindak pidana tersebut

Admin On Mar 11, 2019

Celebrating The International Womens Day With Forum Asia

Bangkok – March 8th, 2019 The representative of YLBHI was speaking at the FORUM ASIA Dialogue on Women’s Rights and Gender Equality at Sheraton Grande, Bangkok, Thailand. It was to celebrate the International Womens Day.

Admin On Mar 09, 2019

TERBARU

Cari

Populer

Sorry. No data so far.

Instagram

  • MARI DUKUNG LBH YOGYAKARTA.... Buat2 pustakawan2 handal yg bersedia bekerja Pro Bono.. Inilah saatnya menjawab panggilan LBH Yogyakarta. LBH Yogyakarta adalah salah satu Kantor LBH yang selama ini memberikan bantuan hukum kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, maupun latar belakang sosial dan budaya. Selain itu, Kami juga ikut menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga Negara, supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai subyek hukum. Dalam pelaksanannya, LBH Yogyakarta sangat membutuhkan ketersediaan informasi, dokumentasi dan sumber-sumber akademik untuk menunjang kerja-kerja bantuan hukum.Untuk itu, kami membutuhkan 5 orang relawan yang dapat membantu kami untuk mengumpulkan dan merapikan dokumentasi tersebut. @lbhyogyakarta
  • Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang tahu,dipenuhi informasi dan melakukan pengawasan. Sudah saatnya kamu KEPOIN negara agar kamu tahu seberapa serius negara menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak kamu dan orang yang kamu sayangi. Caranya gimana ya? Ikutin aja kegiatan filosofi KEPO. Kita bersama akan belajar cara KEPOIN negara sebagaimana diatur dalam UU No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ditunggu kedatangannya ya. #jangantakutkepoinnegara #akukepo #kuykepoinnegara
  • Buku "Sebelum Pesawat Lepas Landas".. Adalah sebuah catatan perjalanan.. Mengumpulkan data2 yg berserak di kampung2.. Akhirnya menjadi sebuah potret.. Atau lebih tepatnya catatan perjalanan tim LBH Bandung ke beberapa desa di Jawa Barat. Sebuah penelusuran tentang tahap pra-keberangkatan buruh migran untuk mencari penghidupan di negeri orang. Menyelidiki seluk beluk “rimba” administrasi dan potensi tindak perdagangan orang yang rentan dialami oleh buruh migran sebelum pesawat yang membawa mereka lepas landas. @lbhbandung
  • Press Release; Solidaritas Perjuangan Tanah untuk Rakyat Tanah ulayat Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Bulukumba terancam dirampas oleh PT. London Sumatra (Lonsum) berada di Kabupaten Bulukumba. Pada 2 Maret 2018, PT. Lonsum memobililisasi seluruh pekerja yang berada di bawah naungannya yang tergabung dalam PUK-SPSI Palangisang State dengan melibatkan aparat kepolisian dan TNI untuk melakukan penggusuran paksa rumah-rumah dan tenda-tenda yang didirikan Warga dan Mastarakat adat Ammatoa dalam aksi pendudukan yang telah dilakukan sejak September 2019, untuk merebut tanah ulayat Msyarakat Adat Ammatoa Kajang, yang diduduki oleh HGU PT. Lonsum, yang berada di Dusun Tamapalalo, Desa Tamotto, Kecamatan Ujungloe, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan. PT. Lonsum (London Sumatra) diduga melakukan perampasan tanah ulayat Masyarakat Adat Ammatoa Kajang yang disertai dengan tindakan kekerasan. Tidak hanya itu, warga dan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang yang berusaha mempertahankan tanahnya, tak terhindarkan dari kriminalisasi. Tercatat sejak November 2018, Polres Bulukumba melakukan kriminalisasi terhadap 15 masyarakat adat Ammatoa Kajang yang ditetapkan sebagai tersangka penyerobotan lahan HGU (Hak Guna Usaha) PT. Lonsum. Berdasarkan Perda Bulukumba Nomor 9 tahun 2015 tentang pengukuhan, penguatan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, PT. Lonsum menyerobot tanah ulayat Ammatoa Kajang atau yang disebut Rembang Luara seluas 2.555,30 ha. Ada juga masyarakat adat yang memiliki Sertipikat Hak Milik juga diserobot oleh HGU PT. Lonsum. Dengan dasar tersebut, masyarakat Adat Ammatoa Kajang berjuang untuk mempertahankan tanahnya. Selain itu, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT. Lonsum dalam usaha perkebunannya. PT. Lonsum melakukan budidaya dan pengolahan hasil tanaman karet pada empat (4) HGU, yang masing-masing berada di Kec. Kajang, Kec. Bulukumpa, Kec. Ujungloe dan kecamatan herlang, hanya satu kecamatan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), yakni di kecamatan Kajang. Sedangkan di tiga kecamatan lainnya tidak memiliki IUP. @lbhmakassar

Follow

facebook

PUBLIKASI

INFOGRAFIS

VIDEO

Video Playlist
1/4 videos
1
Bedah Buku “Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat”
Bedah Buku “Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat”
2
Obrolan Lantai Tiga - episode 1 : Coalruption
Obrolan Lantai Tiga - episode 1 : Coalruption
3
Peluncuran Laporan Hukum dan HAM 2018 dan Proyeksi 2019 YLBHI
Peluncuran Laporan Hukum dan HAM 2018 dan Proyeksi 2019 YLBHI
4
Siaran Pers : Golput dan Kampanye Golput Bukan Pidana
Siaran Pers : Golput dan Kampanye Golput Bukan Pidana
  • (+62)21 - 3929840
  • (+62)21 - 31930140
  • info@ylbhi.or.id
  • Jl. Diponegoro No. 74, Menteng,
    Jakarta Pusat 10320

kantor LBH

Media Sosial

Instagram Facebook Twitter Youtube

Berlangganan Kabar

© YLBHI 2018

Close Menu