Dalam perayaan Hari Nelayan Nasional 2015, Koalisi Masyarakat Sipil menyerukan perlindungan dan kesejahteraan bagi nelayan, perempuan nelayan, petambak garam, pembudidaya, dan pelestari ekosistem pesisir. Meski pemerintahan Joko Widodo telah mencanangkan agenda maritim besar, implementasi kebijakan kelautan masih belum memprioritaskan hak dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kertas posisi ini menyoroti isu utama seperti perampasan wilayah pesisir, kriminalisasi nelayan, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap pelanggaran di sektor perikanan. Koalisi mendorong pemerintah untuk menghentikan proyek yang merugikan masyarakat pesisir, memberantas IUU Fishing secara efektif, dan memberikan pengakuan serta akses terhadap sumber daya yang adil bagi komunitas pesisir.
