Berpidato di hadapan Kamar Dagang Indonesia pada 16 Januari 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimis mengenai target kenaikan ekonomi 8%. Pernyataan ini mengulangi pidatonya ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Doha pada 15 Mei 2024 lalu pada perhelatan Qatar Economic Forum. Pangan, sosial, dan penghiliran diduga akan menjadi andalan rezim untuk mengerek pertumbuhan ekonomi tersebut (Rahmah, 2025). Dugaan tersebut bukan tanpa sebab, ketiga sektor tersebut telah masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional.
Di dalam buku YLBHI berjudul “10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Membajak Negara Hukum, Kudeta Demokrasi, & Mengubur Reformasi”, kami memprediksi bahwa militerisme akan termanifestasikan dalam bentuk-bentuk represi aparatus kekerasan negara (militer dan polisi) guna mengamankan proyek-proyek negara-swasta. Namun prediksi tersebut sedikit meleset. Tindakan militeristik dengan fenomena kekerasan hanyalah ekses yang ditimbulkan dari ideologi militerisme yang menekankan bahwa bukan hanya tentang kehadiran kekuatan prajurit militer tetapi melibatkan pengaruh ideologis yang lebih dalam dan membentuk identitas dan praktik sosial (Eastwood, 2018; Liebknecht, 2021). Semakin diterima mereka di dalam kehidupan sipil, tentara akan semakin percaya diri melakukan represi. Penjelasan dua intelektual tersebut mengingatkan kita pada literatur-literatur yang mengungkap bagaimana Rezim Militer Orde Baru menancapkan kekuasaannya pasca pembantaian massal 1965 – 1968 dan penangkapan serta pembuangan dilakukan terhadap jutaan orang (McGregor, 2007; Nugroho, 2008; (Herlambang, 2013) – yaitu dengan masuk semakin dalam ke ranah sipil, menguasai produksi budaya, dan memanipulasi sejarah.
Sejarah kelam tersebut nampaknya akan diproduksi kembali di bawah rezim Prabowo. Dengan mengandalkan bacaan situasi perkembangan politik elit pemerintahan di satu sisi, di saat bersamaan melakukan pendampingan warga di sisi lain, bacaan 100 hari pemerintahan Prabowo ini dibuat. Tujuannya, untuk melihat kembali Indonesia. Apakah kita mendekat ke Negara Hukum untuk pemenuhan hak asasi manusia dan penegakan nilai demokrasi, atau justru menjauh hingga daratannya hampir tak nampak lagi. Kami membaca lima fenomena penting dalam 100 hari pemerintahan Prabowo. yang terbagi menjadi tiga bacaan. Pertama, adalah jalannya Proyek Strategis Nasional yang diprioritaskan oleh Prabowo dalam beberapa pidato kenegaraannya. Kedua, perancah yang ia bangun untuk mendukung proyek-proyek tersebut. Ketiga, dampak yang muncul dari implementasi kebijakan tersebut. Fenomenanya membentang dari isu cekikan pajak hingga upaya mengubur sejarah kelam pelanggaran HAM masa lalu.