LBH Medan Lapor Polres Sabang ke Mabes Polri

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan,  (17/1) resmi mengadukan Polisi Resor (Polres) Sabang ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jakarta. Laporan pengaduan melalui surat bernomor :006/LBH/PP/I/2014, dengan perihal  Penindakan Tegas POLRI Terhadap Jajaran Kepolisian Polres Sabang, yang diduga telah bekerja  melanggar hukum(Unprocedural) serta dinilai tidak profesional.

Laporan itu dilayangkan, terkait penangkapan dan penahanan  Azhari Tarmizi Siregar,32,petugas KPLP Sabang yang dituduh  sebagai pelaku pencurian di pelabuhan BPKS Sabang pada 6 Novemper 2013.

Enam orang kuasa hukum dari LBH Medan yang menandatangani surat laporan itu yakni,  M. Khaidir .F.Harahap, SH, Ismail, SH, Septian Fujiansyah, SH, Juliadi,SH , Ismail Lubis, SH dan Jupenris Sidauruk, SH.

Selain dilayangkan kepada Kapolri, juga  surat juga ditembuskan kepada Wakapolri, Irwasum Polri, Kadiv Propam Polri  di Jakarta  dan Kapolda Aceh, di Banda Aceh.

Selanjutnya surat tersebut juga ditembuskan  kepada  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, di Jakarta,  Ketua Komisi Hak Azasi Manusia(HAM)  Republik Indonesia, di Jakarta, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR-RI), di Jakarta,  Wali Nangroe Aceh Darussalam, di Banda Aceh,  Irwasda Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam, di Banda Aceh, Wassidik Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam, di Banda Aceh, Kadiv Propam Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam, di Banda Aceh dan sejumlah kantor Media Cetak dan Elektronik lokal maupun Nasional.

Dalam surat Elektronik yang diterima Orbit Digital, Kamis (22/1) malam, LHB Medan, mendesak pihak terkait untuk menindak oknum dan  instutusi kepolisian Resor Sabang, yang dinilai telah bersikap  gegabah dalam bertindak.

Akibatnya  menimbulkan kerugian bagi Andi Tarmizi Siregar, yang ditahan polisi hingga saat ini di Rutan Sabang. “Akibatnya Andi  tidak dapat bertugas lagi di KPLP Sabang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS),” katanya.

Menurut LBH ini, penahanan kliannya itu sangat janggal,jika dilihat dari aturan yang ada, baik undang-Undang yang mengatur  tentang pelayaran,  Standar Operasional Prosedur (SOP) KPLP, Standar Operasional Prosedur (SOP) Skurity BPKS serta aturan pengamanan pelabuhan secara Internasional (ISPS –CODE) yang berlaku di pelabuhan Freeport Sabang saat ini.

Sebelumnya di salah satu media massa sempat mencuat  isu perselisihan antara Andi tarmizi Siregar dengan salah seorang Polisi di jajaran Polres Sabang, yang akhirnya berujung pengusiran terhadap polisi tersebut, saat bertandang ke kantor KPLP beserta seorang Kontraktor rekanan BPKS yang bekerja di Pelabuhan itu.

Disisi lain,  tempat kejadian perkara (TKP) yang disebut-sebut polisi sebagai lokasi  pencurian, merupakan lingkungan dan wilayah pengawasan dan tanggung jawab skuriti BPKS dan KPLP. Sedangkan Polisi kewenangan polisi bertindak jika kebutuhan dan koordinasi dari pihak KPLP atau peningkatan Level telah dilakukan. Sedangkan kejadian tersebut disinyalir tanpa ada koorninasi apapun dari pihak terkait (KPLP) dengan kepolisian.
Petugas Keamanan yang bertanggungjawab  penuh terhadap Aset BPKS Scurity BPKS  (Barang Bukti) yang didita polisi,  dinyatakan tidak bersalah oleh polisi setempat.

Maka  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan ini atas nama keadilan  Hukum dan Hak Azasi Manusia meminta petinggi Polri dan Daerah, segera  menindaklanjuti permintaannya itu, guna menghindari kerugian yang lebih besar di pihak yang dikorbankan.

 

Sumber : harianorbit.com

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
  • (+62)21 - 3929840
  • (+62)21 - 31930140
  • [email protected]
  • Jl. Diponegoro No. 74, Menteng,
    Jakarta Pusat 10320

kantor LBH

Media Sosial

Berlangganan Kabar

© YLBHI 2018

Close Menu