Pemerintah Tak Layak Lagi Lakukan Pengawasan Pungli di Sekolah

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar, Sulsel, mengatakan pemerintah sudah tidak layak atau diharapkan untuk melakukan pengawasan terhadap praktek pungutan liar (Pungli) yang terjadi di sekolah karena biang pungli juga terjadi di pemerintahan.

Hal tersebut diungkapkan, Wakil Direktur LBH Kota Makassar, Zulkifli Hasanuddin, Minggu (14/07/2013).

Dikatakannya, yang mesti dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pungli di sekolah adalah Mendikbud harus mengeluarkan kebijakan berupa yakni pembentukan tim ad hoc, diisi oleh beberapa unsur bersifat independen untuk melakukan pengawasan.

“Atau inisiatif daerah sendirilah yang membentuk tim ad hoc independen dengan tugas memonitoring penerimaan siswa baru,” kata Sulkifli.

 

sumber : tribunnews.com

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *