Reformasi Hukum dan HAM Tantangan Besar Jokowi-JK, Jokowi–JK harus mengambil kebijakan yang pro rakyat.

Profesor hukum dari University of Melbourne, Australia, Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa reformasi hukum dan hak asasi manusia merupakan tantangan yang besar bagi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

“Banyak hal yang sepertinya gampang, tetapi tidak gampang untuk dilaksanakan,” ujarnya dalam diskusi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Rabu (15/10).

Todung menjelaskan Jokowi-JK akan menjalankan tugas untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara hukum. Ia mengutarakan bila mengacu kepada lembaga-lembaga, teks konstitusi dan peraturan yang ada, Indonesia memang sudah menjadi negara hukum, tetapi secara substansi Indonesia belum menjadi negara hukum.

Oleh karena itu, Todung menuturkan, dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar pemerintahan Jokowi-JK dapat menjalankan tugas dengan baik. “Pemerintah akan sangat sulit melakukan reformasi hukum dan HAM tanpa didukung oleh civil society yang kuat,” tutur Todung.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan pemerintahan Jokowi-JK menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan reformasi hukum dan HAM di Indonesia dengan kondisi DPR yang dikuasai oleh oposisi.  “Penegakan hukum dan HAM sangat amat dipengaruhi oleh konfiguritas politik yang berkembang pada masa itu. Dinamika politik sangat berpengaruh dalam penegakan hukum dan HAM,” jelasnya.

Sebelumnya, jelas Al Araf, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  tidak terlihat keinginan yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. “Walaupun banyak aktivis yang demo mengenai pelanggaran HAM, tetapi sampai sekarang belum terselesaikan kasusnya,” tuturnya.

Al Araf memaparkan, kedepannya diharapkan ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Diantaranya adalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik, pemilihan Jaksa Agung yang progresif yang berani memberantas kasus korupsi, dan juga berani melakukan pemberantasan korupsi.

“Jokowi harus memberikan kebijakan dan menjalankan hal-hal yang pro rakyat  sehingga dengan demikian pemerintahan Jokowi akan mendapatkan dukungan dari rakyat. Kalau tidak, maka Pemerintahan Jokowi-JK akan mendapatkan dua kali minus yaitu di DPR dengan KMP (Koalisi Merah Putih atau oposisi,-red) dan rakyat,” tambahnya.

Gatot Rianto, Wakil Ketua YLBHI, mengatakan sampai saat ini belum tahu mengenai agenda hukum yang akan dibawa oleh pemerintahan Jokowi – JK. Namun menurutnya, masyarakat harus memanfaatkan peluang yang ada untuk melakukan reformasi di bidang hukum dan HAM.

“Peluang yang kita baca agar sipil punya rencana untuk bisa mendudukkan yang pantas untuk mengambil posisi penting, untuk membisikan hal yang penting, kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, era reformasi hukum dan HAM menjadi peluang bersama. “Kita harus mengambil peluang ini, kalau tidak, hanya elit-elit politik saja yang bermain di sini,” ujarnya.

 

Sumber : hukumonline.com

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
  • (+62)21 - 3929840
  • (+62)21 - 31930140
  • [email protected]
  • Jl. Diponegoro No. 74, Menteng,
    Jakarta Pusat 10320

kantor LBH

Media Sosial

Berlangganan Kabar

© YLBHI 2018

Close Menu