Kronologi lengkap : Intimidasi, ancaman dan Pembubaran Paksa terhadap Advokasi Kemanusiaan di Bali dalam perhelatan G20

WhatsApp Image 2022-11-14 at 21.22.02

Siaran Pers YLBHI dan 18 LBH Kantor

”Kronologi lengkap : Intimidasi, ancaman dan Pembubaran Paksa terhadap Advokasi Kemanusiaan di Bali dalam perhelatan G20”

 

  1. Pendahuluan: pandangan YLBHI tentang G20, agenda YLBHI & organisasi lain 

Indonesia sebagai tuan rumah G20 yang telah dipersiapkan sejak beberapa bulan lalu dengan kampanye yang begitu gencar oleh Pemerintah mengharuskan YLBHI untuk merespon gelaran yang melibatkan 20 negara yang sangat berkuasa di dunia. Kekuasaan ini tergambar atas kekuatan ekonomi dan politik dunia, dengan komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Agar berjalan “lancar” Konferensi Tingkat Tinggi ini dijaga oleh lebih dari 18.000 aparat. 

Respon YLBHI atas gelaran G20 ini dilakukan bersama organisasi non Pemerintah lainnya, mahasiswa, tokoh adat dan beberapa komunitas masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia yang menjadi korban langsung pembangunan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. 

Upaya menakut-nakuti dan menggagalkan rangkaian advokasi kemanusiaan di Bali tersebut menyertai setiap helatan acara yang digelar baik secara terbuka maupun tertutup. 

  1. Forum bersama mahasiswa, NGO, korban pelanggaran HAM di Universitas Udayana 

Aksi teror, pembuntutan, permintaan keterangan, pengambilan foto tanpa izin oleh aparat yang tidak berseragam dilakukan sejak acara pertama, yaitu diskusi publik yang dilakukan di Universitas Udayana (Kamis, 10 Nov 2022). Bahkan selama berlangsungnya acara di Universitas Udayana tersebut beredar hoax bahwa acara ini akan diakhiri dengan demonstrasi dengan tujuan untuk menggagalkan gelaran G20. Atas serangkaian tekanan tersebut acara yang harusnya dilakukan selama dua hari menjadi satu hari karena pihak kampus tidak mengizinkan. 

Acara yang berhasil dilakukan di lingkungan kampus Udayana adalah diskusi publik yang mempertemukan dosen, mahasiswa, Ornop dan komunitas korban. 

 

  1. Konsolidasi korban dan NGO untuk menyikapi G20 

Jum’at, 11 November 2022, Pasca diskusi publik yang diselenggarakan di kampus Udayana, puluhan korban melakukan konsolidasi dengan mendiskusikan tiga tema besar yaitu Proyek Strategis Nasional, Energi dan Demokrasi. Konsolidasi ini yang menjadi ruh pernyataan sikap bersama yang kelak akan disampaikan ke publik dalam bentuk siaran pers yang sempat batal berkali-kali.

 

  1. Konsolidasi internal YLBHI untuk menghadapi G20 dan tahun politik 

Sabtu, 12 November 2022, Pasca rangkaian peristiwa diskusi publik dan konsolidasi, YLBHI memanfaatkan berkumpulnya 18 LBH Kantor dan Pengurus YLBHI untuk melakukan pertemuan guna menyikapi gelaran G20 dan tahun politik 2024 yang sebelumnya memunculkan banyak konflik dan kriminalisasi. Diskusi dilakukan di salah satu vila di daerah Sanur. 

Di tengah diskusi, sekitar pukul 12.30 WITA, secara tiba-tiba 5 orang yang mengaku petugas desa setempat menanyakan perihal kegiatan YLBHI dan meminta diskusi dihentikan dengan alasan ada pelarangan melakukan kegiatan apapun selama G20. Beberapa pengurus YLBHI dan pimpinan LBH Kantor berusaha menjelaskan bahwa diskusi ini internal dan tidak melibatkan pihak di luar YLBHI sehingga tidak akan menimbulkan kegaduhan. Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam negosiasi ini adalah diskusi akan dilanjutkan hingga sore hari dan pihak YLBHI membuat surat pernyatan yang berisi tidak akan membuat acara yang melanggar ketertiban. 

Sekitar pukul 17.30, puluhan Pecalang dan aparat tidak berseragam kembali mendatangi vila tempat konsolidasi YLBHI berlangsung. Sebagian dari mereka masuk ke dalam villa sambil berteriak-teriak meminta acara dibubarkan sembari menuduh ada yang melakukan “live streaming”. Pihak yang mengaku Pecalang kerap menggunakan nada tinggi dan  menanyakan jadwal kepulangan orang-orang yang berada di vila. Suasana sangat tegang karena petugas meminta semua laptop dimatikan sambil memaki-maki bahwa kami melanggar kesepakatan untuk bubar di sore hari, meskipun saat itu sore belum habis. Mereka juga meminta KTP dan memaksa untuk memeriksa seluruh telepon genggam dan laptop peserta. 

Situasi bertambah tegang ketika mereka memaksa untuk menggeledah vila dan meminta identitas setiap orang yang ada di dalam vila. Tim negosiasi YLBHI menolak dengan tegas seluruh permintaan tersebut sambil mengajak mereka berdiskusi dengan santai di halaman dalam vila. Negosiasi berjalan hingga lebih dari dua jam dan dalam situasi yang mencekam karena di muka vila dipenuhi aparat kepolisian dan petugas tidak berseragam. Dalam negosiasi tersebut, kami juga mendapatkan fakta bahwa petugas yang mengaku dari Kepolisian, tidak dikenal oleh petugas Polda Bali. 

Saat negosiasi berlangsung YLBHI berpikir untuk membuat perlawanan secara terbuka dengan menyebarkan informasi tersebut dan meminta semua peserta dibawa ke Polsek untuk diproses hukum apabila mereka masih memaksa untuk melakukan upaya paksa secara melawan hukum. Namun pemikiran ini dibatalkan mengingat rangkaian proses masih berlangsung dan dapat membahayakan komunitas korban yang ikut hadir di Bali. 

Negosiasi kembali berjalan panas ketika kami menolak menyerahkan KTP dan apabila mereka tetap memaksa, kami tetap memilih untuk dibawa ke kantor polisi. Orang yang mengaku pecalang, kembali dengan nada tinggi, memaksa seluruh peserta untuk menuliskan namanya. Alhasil kami diizinkan oleh petugas yang berada di dalam untuk meninggalkan vila. Namun situasi kembali memanas ketika muncul seseorang yang bukan berasal dari Polda Bali tetapi menunjukkan otoritasnya dihadapan aparat lain dengan berteriak. YLBHI meminta identitas orang tersebut tetapi tidak dijawab, lalu YLBHI meminta orang tersebut meninggalkan villa. Proses negosiasi berjalan tegang. 

Hasil akhir negosiasi adalah seluruh peserta yang tidak tinggal di vila tersebut diperbolehkan kembali ke tempat masing-masing setelah menuliskan nama tanpa disertai informasi lainnya. Selama perjalanan seluruh kendaraan yang membawa rombongan diikuti oleh beberapa orang. 

8 orang disepakati tetap bertahan di vila tersebut dengan memberikan jaminan foto KTP dengan beberapa informasi penting dikaburkan. Di luar vila aparat tidak berseragam dengan orang yang berpakaian Pecalang menjaga ketat pintu keluar vila. 

Esok paginya kami menjajaki kemungkinan untuk bisa keluar dari vila dengan mengirim satu orang pimpinan LBH-YLBHI untuk keluar melihat situasi di luar vila karena akan ada yang meninggalkan Bali di siang hari. 

Di luar vila didapati beberapa orang berpakaian pecalang dan aparat berpakaian preman. Mereka mengatakan semua orang di dalam vila baru boleh meninggalkan vila pada jam 09.00 WITA. Bahkan hanya untuk membeli rokok juga tidak diperbolehkan. Kami bertanya kepada petugas yang melarang mengapa kami tidak diizinkan untuk meninggalkan vila. Mereka menjawab bahwa ini atas perintah Kepolisian. Atas dasar itu kami menghubungi  petugas Polda Bali yang semalam bernegosiasi dengan kami untuk mencari tahu alasan pelarangan. Petugas yang kami hubungi menjawab tidak pernah memerintahkan hal tersebut. 

Pukul 09.40 WITA negosiasi kembali kami lakukan agar dapat meninggalkan vila, tetapi mereka tidak memperbolehkan semua orang meninggalkan vila kecuali pihak Polsek setempat memperbolehkannya. YLBHI langsung menghubungi pihak Polsek dan dia menyatakan bahwa tidak pernah melarang YLBHI keluar. 

Tetapi, kelompok orang yang berada diluar vila tetap melarang kami. Lalu dalam negosiasi ini kami kembali menolak permintaan mereka. Kami juga menyampaikan bahwa beberapa wartawan sudah mengetahui peristiwa ini. Jika pelarangan tetap terjadi kami akan melakukan perlawanan atas larangan tersebut. Begitu mendengar wartawan telah mengetahui penahanan rumah secara ilegal ini, aparat-aparat yang tidak berseragam sontak bergeser posisi dari depan vila menjauh sekitar 15 meter ke arah kanan vila. 

Jam 10 lewat kami memutuskan untuk tetap keluar vila secara bersama-sama dengan menggunakan dua buah mobil transportasi online menuju bandara Ngurah Rai. Sepanjang perjalanan dari vila menuju gerbang bandara perjalanan, kami dibuntuti secara terbuka oleh satu mobil dan tiga sepeda motor. Selama di bandara, mereka masih mengikuti kami dan saat salah satu pihak YLBHI mulai memasuki ruang tunggu bandara, mereka terlihat sedang mendatangi petugas check in dan memeriksa manifest penumpang. 

Hingga kronologi ini disebarkan (Senin, 14 Nov 2022), kami tidak lagi menempati vila yang masa sewanya masih berlaku atas alasan keamanan dan kelangsungan acara berikutnya. Selain itu, setidaknya hingga minggu malam, 13 Nov 2022 villa di beberapa lokasi yang ditempati Pengurus YLBHI dan LBH Kantor masih dipantau oleh Polisi dan sekelompok orang yang mengaku Pecalang. 

 

  1. Sikap YLBHI 

Ambisi-ambisi pembangunan oleh negara-negara anggota G20, utamanya Indonesia, yang katanya untuk kemakmuran masyarakat dibangun di atas represi dan pembungkaman terhadap suara dan aktivitas masyarakatnya. Ini cerminan sempurna bagaimana indeks demokrasi Indonesia, yang salah satunya kebebasan berekspresi, rendah. Sebenarnya untuk apa dan siapa perhelatan G20 dilakukan? 

 

Lampiran: Rilis “Sikap Rakyat untuk G20: Lawan Solusi Palsu G20, Rebut Keadilan dan Kedaulatan Rakyat” dapat diunduh disini: rilis sikap rakyat atas g20

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *