South East Asia Public Interest Lawyer (SEAPIL) menulis untuk menunjukkan solidaritas terhadap Pattani. Pada tanggal 23 Januari 2025, jaksa mendakwa sembilan orang Muslim Melayu atas semua tuduhan dalam kasus Melayu Raya 2022. Kesembilan orang tersebut didakwa berdasarkan Pasal 116 (penghasutan), Pasal 209 (anggota perkumpulan rahasia yang tujuannya melanggar hukum), dan Pasal 210 (konspirasi untuk melakukan kejahatan sebagai bagian dari perkumpulan kriminal) KUHP karena berpartisipasi dalam Melayu Raya, sebuah pertemuan budaya Muslim Melayu.
Penghasutan dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara. Kesembilan terdakwa dibebaskan dengan jaminan sebesar THB 70.000/orang. Sidang pembuktian awal dijadwalkan pada 26 Februari 2025.
Latar Belakang
Melayu Raya merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Masyarakat Patani setiap tahun untuk merayakan Idul Fitri. Tujuan acara ini adalah untuk (1) mempromosikan dan melestarikan identitas lokal, (2) menyediakan sarana bagi kaum muda untuk mengekspresikan budaya mereka, dan (3) mengadvokasi dan mendukung proses perdamaian di Thailand Selatan. Pada bulan Mei 2022, lebih dari 15.000 orang berkumpul untuk Melayu Raya di Teluk Banda, Provinsi Pattani, menjadikannya salah satu pertemuan terbesar yang pernah diselenggarakan oleh Pattani.
Acara Melayu Raya 2022 kemudian dilaporkan oleh Angkatan Darat Thailand ke polisi karena diduga melanggar peraturan Covid. Peraturan Covid yang dimaksud adalah pernyataan yang diterbitkan oleh pemerintah Thailand yang memuat peraturan tentang pertemuan massal (penyelenggara harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu, yang memuat nama acara, orang yang terlibat, dan tempat berlangsungnya acara). Pada tanggal 14 Desember 2023, Kantor Polisi Pattani mengeluarkan surat panggilan untuk mengakui dakwaan terhadap sembilan orang — termasuk Tn. Muhammad Aladee Dengni, Tn. Hasan Yamadibu, Tn. Sukiplee Kamae, dan Tn. A Nas Daereh — atas dugaan tindakan mereka di Melayu Raya 2022. Menurut polisi, dugaan tindakan yang dinyatakan melanggar hukum meliputi:
- Menyampaikan pidato tentang pelestarian identitas budaya di tanah Patani
- Menyampaikan pidato tentang pemulihan kostum Melayu seperti yang dikenakan secara historis
- Menyanyikan lagu-lagu tentang pemuda Patani dan tanah Patani
- Memimpin ikrar keagamaan
Tuduhan-tuduhan ini tidak sepenuhnya dikonfirmasi oleh pemerintah Thailand karena ketidaktransparan mereka dalam penyelidikan kasus ini. Kami melihat kasus ini sebagai kesempatan bagi pemerintah Thailand untuk membungkam berbagai bentuk aktivisme karena kami melihat masalah ini sebagai kasus SLAPP. Kami melihat bahwa proses kriminalisasi ini kontraproduktif dengan proses perdamaian yang sedang diupayakan.
Dengan kasus ini, kami mendesak Pemerintah Thailand untuk:
- Menghentikan kriminalisasi terhadap sembilan orang yang terlibat dalam Melayu Raya 2022
- Menjamin kebebasan berekspresi dan berkumpul di Thailand bagi Masyarakat Patani
- Memastikan adanya ruang bagi partisipasi publik dalam proses perdamaian
- Menghentikan penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum dalam kasus Pattani
