Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Terhadap Keadilan Warga Negara

Oleh Yogi Zul Fadhli
Direktur YLBHI-LBH Yogyakarta

Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali adalah upaya hukum yang secara konstitusional telah diatur dalam undang-undang. Namun dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dalam peradilan tata usaha negara, peninjauan kembali ditiadakan melalui Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016. Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 inkonstitusional karena secara teoritik bertentangan dengan UUD 1945 dan materi muatannya berbelok dari atasa kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Implikasinya muncul potensi pelanggaran hak asasi manusia (hak atas keadilan), terutama bagi masyarakat yang jadi korban perampasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dan terjadi kekacauan dalam sistem hukum beracara di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Kata kunci: Peninjauan Kembali, Konstitusionalitas, Hak atas Keadilan

Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1341/281

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
  • (+62)21 - 3929840
  • (+62)21 - 31930140
  • info@ylbhi.or.id
  • Jl. Diponegoro No. 74, Menteng,
    Jakarta Pusat 10320

kantor LBH

Media Sosial

Berlangganan Kabar

© YLBHI 2018

Close Menu