Miskonsepsi Pengakuan Agama di Indonesia

Oleh :
Febionesta
(Ketua Pengembangan Organisasi YLBHI)

Telah menjadi pemahaman umum bahwa Indonesia hanya mengakui enam agama yang sering pula disebut sebagai agama-agama yang resmi diakui Negara. Agama-agama dimaksud adalah: Budha, Hindu, Kristen, Katolik, Islam, dan Konghucu. Agama-agama selain itu dipandang bukan sebagai agama resmi yang diakui.

Diskriminasi Penganut Agama Tidak Diakui

Pemahaman tentang agama yang “diakui” ini kemudian diadopsi ke dalam produk legislasi dan praktek birokrasi. Pemahaman ini ternyata berimplikasi pada pengecualian hak-hak kewarganegaraan para penganut agama yang dinilai tidak “diakui”. Mulai dari minimnya pengakuan persamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan, diskriminasi pelayanan publik, pembatasan hak beragama, bahkan sampai mendorong intoleransi di tengah-tengah masyarakat.

Lihat saja KTP para penganut agama di luar enam agama tersebut. Identitas keagamaan mereka tidak dapat dicatatkan ke dalam kolom agama di KTP mereka yang kemudian berimbas pada diskriminasi dalam pencatatan perkawinan, kelahiran, bahkan kematian. Tak berhenti di situ, diskriminasi terhadap warga negara penganut agama tidak “diakui” juga merambah ke sektor pelayanan publik lainnya. Misalnya di sektor pendidikan, para siswa yang berasal dari orang tua penganut agama atau kepercayaan di luar agama yang “diakui”, selama ini tidak memperoleh layanan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri.

Di masa lalu, demi mendapatkan layanan kependudukan para penganut agama atau kepercayaan minoritas terpaksa mencatatkan salah satu dari agama yang “diakui” ke dalam kolom agama di KTP-nya, meski pada kenyataannya mereka masih mempraktekan agama atau kepercayaan asalnya.

Baru pada 2006, para penganut agama atau kepercayaan minoritas mulai dapat memperoleh KTP dengan kolom agama yang tidak diisi. Meski demikian, diskriminasi tetap saja berlangsung. Sistem layanan publik yang saat ini serba terkomputerisasi, seringkali tidak dapat mengakomodasi pengosongan kolom agama. Hal ini menyebabkan terhambatnya akses layanan publik yang berkelanjutan. Seperti di sektor pendidikan, sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) akan menjawab “belum diisi dengan agama yang benar”, manakala para penganut kepercayaan mencantumkan identitas agama atau kepercayaan asalnya.[1]

Tak adanya pengakuan terhadap kelompok agama minoritas di luar agama “diakui” dalam administrasi kependudukan pada prakteknya telah mendorong aksi intoleransi di tengah masyarakat. Penganut Kepercayaan Sapto Darmo di Brebes ditolak menguburkan jenazah warganya di Tempat Pemakaman Umum. Sementara di Tangerang Selatan, kegiatan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia dibubarkan paksa oleh Front Pembela Islam.[2] Dalam beberapa peristiwa tersebut, tuduhan bahwa penganut kepercayaan adalah orang-orang yang tidak beragama kerap menjadi dasar penolakan.

Landasan Yuridis Pengakuan Agama

Masalah pengakuan negara terhadap suatu agama atau kepercayaan sebagai agama yang “diakui” sebagaimana diuraikan di atas telah menunjukkan kecenderungan perlakuan diskriminatif dan intoleran terhadap mereka yang termasuk dalam kelompok penganut agama atau kepercayaan di luar agama yang “diakui”. Pertanyaannya kemudian adalah apakah di dalam sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia terdapat pengaturan tentang agama yang “diakui”?

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengakuan terhadap lima agama, yakni Kristen, Katolik, Hindu, Islam, dan Budha, dapat ditemukan dalam praktek pelayanan administrasi kependudukan. Masyarakat yang berasal dari agama atau kepercayaan di luar lima agama dimaksud terpaksa memilih salah satunya demi memperoleh kemudahan dalam pelayanan publik, seperti pengurusan KTP, layanan kesehatan, perkawinan, akta kelahiran, pendidikan, atau pemakaman.

Praktek administrasi kependudukan yang hanya mengakui lima agama ternyata didorong oleh adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978 tentang Petunjuk pengisian kolom Agama. Dimana disebutkan bahwa bagi masyarakat yang tidak menganut salah satu dari kelima agama yang resmi diakui oleh pemerintah, maka kolom agama pada formulir perdaftaran perkawinannya cukup diisi dengan tanda garis pendek mendatar atau (–).

Pengakuan terhadap lima agama disebut di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1/pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.[3] Padahal jika diteliti lebih seksama, penyebutan 6 macam agama, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan  Khonghucu,[4] di dalam Undang-Undang tersebut adalah untuk menjelaskan agama-agama yang dipeluk oleh hampir seluruh penduduk Indonesia yang dilindungi dari potensi penyalahgunaan atau penodaan agama. Namun tidak sekali pun, Undang-Undang ini mengatur adanya pengakuan terhadap keenam agama tersebut. Hal ini juga dipertegas di dalam Undang-Undang dengan menjelaskan bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zaratustrian, Shinto, atau Thaoism, tidak dilarang dan mendapat jaminan penuh untuk tetap berada di Indonesia.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 140/PUU-VII/2009 berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1/pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang membatasi pengakuan hanya terhadap lima agama, tidak memiliki dasar alasan hukum yang sah.

Pengaturan dalam UU Administrasi Kependudukan

Beberapa kalangan berpandangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi di atas hanya berlaku pada Penetapan Presiden tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, akan tetapi tidak berdampak pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sementara Undang-Undang Administrasi Kependudukan, secara khusus di dalam Pasal 61 (2) dan 64 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 atau Pasal 64 (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa keterangan kolom agama atau elemen data kependudukan tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, meskipun tetap dilayani, para penganut agama atau kepercayaan di luar enam agama yang dianggap “diakui” tidak dapat mencantumkan agama atau kepercayaan sesuai yang diyakininya di dalam kolom agama atau elemen data kependudukannya. Walhasil, para penganut agama atau kepercayaan tersebut kerap dipersepsikan sebagai “tidak beragama” di kalangan masyarakat.

Meskipun Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebut istilah “agama yang belum diakui” namun jika kita telisik lebih jauh, Undang-Undang tersebeut tidak jelas mengatur apa yang dimaksud dengan agama yang belum diakui. Tidak ditemukan, baik di dalam batang tubuh maupun penjelasannya, macam-macam agama yang diakui atau yang belum diakui. Undang-Undang hanya menyebut bahwa agama yang diakui atau tidak diakui itu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalannya adalah, ketentuan perundang-undangan yang mana yang dimaksud sebagai mengatur pengakuan agama? Satu-satunya perundang-undangan yang menyebut macam-macam agama adalah Undang-Undang Nomor 1/pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun, perlu kembali ditegaskan, sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah Kontitusi, bahwa Undang-Undang ini tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian, praktek administrasi kependudukan yang hanya mengakomodasi pengisian kolom agama terhadap enam agama tidak memiliki dasar yang sah menurut hukum.

Sebaliknya, UUD 1945 justru mengatur di pasal 28E (1) dan (2) dan Pasal 29 (2)-nya mengenai jaminan bagi setiap orang untuk memeluk agama atau kepercayaan, serta beribadah menurut agama atau kepercayaannya masing-masing. Jaminan ini kembali ditegaskan di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 18 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan menjadi hukum yang berlaku secara domestik. Lebih dari itu, baik Konstitusi, berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia, maupun peraturan perundang-undang sektoral lainnya telah menjamin hak setiap orang untuk dapat menikmati hak asasinya dan memperoleh perlakuan yang sama di muka hukum, pemerintahan, serta pelayanan publik tanpa pembedaan (diskriminasi) berdasarkan latar belakang identitas apapun termasuk agama.

Dengan melihat realitas sosial masyarakat Indonesia, agama yang hidup dan dianut oleh masyarakat tidak terbatas pada enam agama saja. Pada faktanya, agama atau kepercayaan di luar enam agama, seperti Sikh, Bahai, Sunda Wiwitan, serta beragam agama atau kepercayaan lainnya itu benar-benar ada dan dianut oleh masyarakat Indonesia meskipun populasinya relatif lebih kecil dari para penganut enam agama. Dengan merujuk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Putusan Mahkamah Konstitusi, beragam agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia sudah semestinya mendapat jaminan pengakuan, perlakuan, dan perlindungan yang sama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang selama ini berkembang di masyarakat dan praktek administrasi kependudukan mengenai “agama yang diakui” merupakan miskonsepsi pemahaman hukum dan praktek birokrasi. Dalam hal ini, secara jelas dan tegas berdasar hukum, konsepsi ”agama yang diakui” tidak memiliki landasan sosiologis dan yuridis.

Dengan demikian, praktek administrasi kependudukan yang hanya mengakomodasi pengakuan terhadap enam agama saja merupakan praktek yang diskriminatif yang bertentangan dengan hukum, bahkan dapat mendorong tindak intoleransi dan berbagai pelanggaran hak asasi lainnya atas dasar agama. Oleh karena itu, segala miskonsepsi pemahaman tentang “agama yang diakui” ini harus segera ditinggalkan dan segala tindakan diskriminatif serta intoleransi, atau tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi yang berangkat dari miskonsepsi pemahaman ini, harus segera dihapuskan. Pemerintah juga perlu segera memperbaiki sistem dan perilaku aparat di bidang administrasi kependudukan, dan melakukan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi para penganut agama yang dirugikan akibat miskonsepsi pemahaman tentang “agama yang diakui” ini.

 

 Daftar Pustaka

Kanti, D., 2017.  Meneguhkan Pancasila Berbalas Diskriminasi, Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan. Banten.

HRWG, 2007. Laporan Alternatif Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) Di Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 atas Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

CNN Indonesia, 2017. Hantu Aksi Intoleran Di Tahun Ayam Api. Jakarta.

 

Catatan Kaki :

[1] Presentasi Dewi Kanti penganut Sunda Wiwitan

[2] http://www.cnnindonesia.com/nasional/20170106084635-20-184477/hantu-aksi-intoleran-di-tahun-ayam-api/

[3] Undang-Undang Nomor 1/pnps/1965 awalnya merupakan Penetapan Presiden yang kemudian telah ditingkatkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969.

[4] Khonghucu sempat mengalami pelarangan di era orde baru berdasarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Baru pada 2000, Presiden Abdurahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang intinya mencabut Inpres larangan terhadap Khonghucu.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
  • (+62)21 - 3929840
  • (+62)21 - 31930140
  • info@ylbhi.or.id
  • Jl. Diponegoro No. 74, Menteng,
    Jakarta Pusat 10320

kantor LBH

Media Sosial

Berlangganan Kabar

© YLBHI 2018

Close Menu