Siaran Pers Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI)
“Indonesia Absen dari Kepemimpinan Iklim di COP 30, Abai Suara Rakyat dan Masih Terjebak dalam Narasi Pasar”
Belem, 10 November 2025 — Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menilai Indonesia gagal menunjukkan kepemimpinan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 30) di Belem. Pidato Hashim Djojohadikusumo pada pembukaan Indonesian Pavilion dinilai hanya mengulang narasi pasar dan investasi, tanpa keberanian politik untuk memimpin agenda keadilan iklim.
Sejak tahun lalu, kenapa Hashim yang pebisnis dengan potensi konflik kepentingan memimpin Indonesia di COP? Wajar jika akhirnya delegasi RI terfokus berjualan proyek karbon dan minim menyinggung masyarakat terdampak.
ARUKI menilai fokus pada carbon market, justru menjauhkan Indonesia dari posisi negosiasi yang progresif di antara negara-negara selatan. Alih-alih memperjuangkan pendanaan iklim yang adil dan penghentian energi fosil, pemerintah memilih jalur aman yang menguntungkan korporasi dan elite bisnis. Daftar sponsor dan partner Delegasi RI sendiri dipenuhi korporasi energi fosil dengan jejak destruktif terhadap lingkungan seperti Vale, Indonesia Morowali Industrial park (IMIP), hingga Adaro.
Kebijakan-kebijakan yang disebutkan, seperti Perpres 109 tentang Sampah Jadi Energi dan Perpres 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) lebih berorientasi pada pasar dan investasi, bukan pada perlindungan masyarakat dan ekosistem. Ditambah perdagangan karbon berbasis hutan (FOLU Net Sink 2030) kerap tidak disertai jaminan hak, partisipasi bermakna serta perlindungan terhadap perempuan, disabilitas, masyarakat adat, orang muda, nelayan dan kelompok rentan lainnya yang bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari.
“Bagi kita sebagai orang pesisir, kebijakan tidak pernah berpihak pada kita apalagi bagi kita penduduk pesisir. Ketika pemerintah abai terhadap masyarakat akhirnya kita yang justru melakukan mitigasi,” jelas Teh Aas, Perempuan Pulau Pari, pada 11 November, dalam dialog publik ‘Suara Rakyat untuk CoP-30’ yang diselenggarakan Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim.
“Memastikan partisipasi bermakna bukan hanya menghadirkan secara fisik, tapi juga menyediakan ruang untuk mereka menyampaikan situasinya secara langsung. Pada pertemuan COP 30 belum terlihat delegasi yang berasal dari kawan penyandang disabilitas,” tambah Maria, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
Selain itu, ARUKI juga mengingatkan bahwa komitmen Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat tidak sejalan dengan urgensi ilmiah yang disampaikan oleh IPCC, yang menuntut pengurangan emisi sebelum 2030. Tanpa keberanian untuk menghentikan ketergantungan pada batubara, mempercepat transisi energi berbasis komunitas, dan menghormati hak rakyat, maka target tersebut hanya akan menjadi janji kosong di panggung internasional.
ARUKI menyerukan agar Pemerintah Indonesia menghentikan politik iklim yang elitis dan membuka ruang bagi rakyat untuk menentukan arah dari transisi energi sebagai solusi persoalan di komunitas. Solusi krisis iklim harus adil, berbasis komunitas, dan menjamin hak-hak rakyat atas tanah, laut, pangan, dan keberlanjutan kehidupan.
Tentang ARUKI
Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) adalah blok politik nasional yang melibatkan lebih dari 35 organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Didirikan pada November 2023, ARUKI tumbuh dari keprihatinan bersama terhadap ancaman krisis iklim dan ketidakadilan yang ditimbulkannya, terutama bagi kelompok-kelompok yang paling rentan.
ARUKI hadir untuk mendorong perubahan sistemik menuju terwujudnya keadilan iklim di Indonesia. Dalam perjuangannya, ARUKI menempatkan keadilan sosial, pemenuhan hak-hak dasar, dan penguatan solidaritas antar jaringan sebagai landasan utama untuk mencapai keadilan iklim yang berpihak pada masyarakat.
Kontak Media: ARUKI, [email protected]
