Siaran Pers

Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi, Keluarga, serta Kroni-kroninya: Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat Seluruhnya

PETISI MASYARAKAT SIPIL

Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi, Keluarga, serta Kroni-kroninya: Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat Seluruhnya

Negara Republik Indonesia dibangun dan didirikan tidak untuk kepentingan segelintir orang, kelompok atau keluarga, tapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Di negara ini kekuasaan tidak boleh hanya dimonopoli, didominasi, dan dikuasai oleh kalangan terbatas, karena hal tersebut bertentangan dengan semangat dan cita-cita pendirian negara Indonesia. Fakta-fakta historis dan kekinian dengan sangat jelas menunjukkan bahwa penguasaan negara dan sumber daya di dalamnya oleh segelintir orang, keluarga, dan penguasa telah meminggirkan dan merampas hak-hak rakyat di negara ini.

Cukup sekali saja rakyat mengalami rezim otoriter yang dikuasai oleh Soeharto, keluarga, dan kroni-kroninya selama 32 tahun. Berbagai kasus pelanggaran HAM berat terjadi pada masa Orde Baru dan kekayaan negara pada masa itu dinikmati secara terbatas oleh segelintir elite yang berada dalam lingkaran kekuasaan Soeharto. TAP MPR X/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan negara semasa Pemerintahan Soeharto telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. TAP MPR menegaskan bahwa hal itu tidak boleh terulang di masa depan.

Kami masyarakat sipil menilai majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika Konstitusi. Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya, karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi. Ini jelas tidak sejalan dengan tujuan Negara sebagaimana tertuang di dalam Konstitusi dan mengancam hak-hak konstitusional warga.

Gibran tidak layak menjadi Calon Wakil Presiden karena lahir dari proses yang merusak etika kehidupan bangsa dan tidak konstitusional. Pencalonan Gibran menginjak-injak akal sehat kita dalam berbangsa dan bernegara serta mengingkari Konstitusi. Hal ini terlihat secara terang benderang ketika terjadi pembajakan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kekuasaan untuk memuluskan langkah pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi. Pembajakan yang sarat dengan nepotisme tersebut sulit dibantah mengingat Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan MK saat itu, memiliki

hubungan kekerabatan dengan Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberi dan memuluskan jalan bagi Gibran untuk maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto jelas sarat KKN.

Putusan MKMK yang jelas menyatakan terjadi pelanggaran etik berat tidak digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi, bahkan membatalkan pencalonan Gibran sebagai Cawapres. Pada realitasnya, Gibran tetap dan terus dicalonkan. Hal ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana kekuasaan Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya benar-benar telah membajak lembaga negara. Mereka tidak lagi memperdulikan etika dan prinsip-prinsip dasar dalam Konstitusi Negara. Semua hal diakali demi mengamankan dan melanggengkan kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya.

Sementara Prabowo juga sesungguhnya tidak pantas untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai Presiden Indonesia mendatang, mengingat dia merupakan orang yang bertanggungjawab dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998. Fakta sejarah telah membuktikan bahwa Prabowo Subianto dipecat dari dinas kemiliteran karena terlibat dalam peristiwa penculikan aktivis tersebut. Hingga saat ini, Prabowo cenderung menghindar dari proses hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Di sisi lain selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup melalui proyek Food Estate, terutama di Kalimantan Tengah. Proyek tersebut telah menyebabkan deforestasi besar-besaran dan konflik agraria.

Kami masyarakat sipil menyatakan bahwa pasangan Prabowo-Gibran tidak pantas dan tidak layak dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Sudah saatnya demokrasi dan konstitusi diselamatkan, agar negara ini tidak hanya dikuasai oleh Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya, akan tetapi dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia seluruhnya.[]

Jakarta, 1 Februari 2024

Organisasi:

Imparsial
WALHI
ELSAM
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
KontraS

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Centra Initiative
SETARA Institute
HRWG
ICJR
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
Migrant CARE
IKOHI
PIKUL
FRD (Forum Rakyat Demokratik) untuk Keadilan Keluarga Korban Penghilangan Paksa
The Institute do Ecosoc Rights
LBH Masyarakat
Forum de Facto
Lingkar Madani Indonesia
Public Virtue
Transparansi Internasional Indonesia (TII)
Social Movement Indonesia (SMI)
Medialink
Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK) Malang
LBH Pers
Yayasan TIFA
Lingkar Kajian Demokrasi dan HAM (Link-DeHAM) FISHIPOL UNY
Maluku Crisis Center (MCC)
Moluccas Democratization Watch (MDW)
Gerakan Lintas Budaya Foundation (GLBF)
Lembaga Advokasi dan pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel
Forum Bhinneka Tunggal Ika
SAJAJAR
KAPAL Perempuan
Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulsel
Ruang Mitra Perempuan (RUMPUN) Indonesia – Malang
Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK) – Malang
Yayasan Bina Swagiri Indonesia (YBSI)
Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)
YKPM Sulsel
Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta
YTM Sulawesi Tengah
Rumpun Malang
Swaranusa Institut Kulonprogo
Cak Timur Surabaya
Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif (FORMASI Disabilitas)

Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) Sulawesi Selatan
Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Jogjakarta.
Koalisi NGO HAM (Aceh)
Institut Dayakologi
Ide dan Analitika Indonesia (IDEA)
KontraS Aceh
Rumah Mama Sulawesi Selatan
Yayasan Cahaya Guru (YCG)
Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) Yogyakarta
SAFEnet
ASPPUK
Forum LSM DIY
Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta
Koalisi Lintas Isu DIY
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Yayasan Satu Keadilan (YSK)
Bidang Keadilan dan Perdamaian
Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN)
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
Sikola Mombine, Sulawesi Tengah
Dewan Pimpinan Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPN SPRI)
Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPW SPRI) DKI Jakarta
Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)
GeRAK ACEH
Komunitas Penggiat Lingkungan Untuk Perubahan
Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulsel
Sekolah Rakyat Petani PAYOPAYO Sulsel
Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia
Radar Demokrasi Indonesia (RDI)
Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK Indonesia)
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
Forum Cik Ditiro Yogyakarta
Lingkar Keadilan Ruang
Indonesian Parliamentary Center (IPC)
SGRC Indonesia
Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
Samahita Foundation
DROUPADI
Institut DIAN/Interfidei, Yogyakarta
Kelompok Tani Kampung Bayam MADANI
WALHI Maluku Utara

WALHI Nusa Tenggara Barat
Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK ORNOP) Sulawesi Selatan
Yayasan Masagena Center Sulawesi Selatan
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
WALHI Jawa Barat
Perempuan Berkisah
WALHI Riau
WALHI Yogyakarta
Relawan Pemuda Peduli Perempuan dan Anak
Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)
WALHI Aceh
WALHI Kalimantan Barat
SOBAT KBB
Pelita Padang
Paritas Institute
YLBHI-LBH Yogyakarta
WALHI Kalimantan Selatan
WALHI Kepulauan Bangka Belitung
HMI Komisariat Hukum Universitas Brawijaya
WALHI Jawa Timur
WALHI Kalimantan Tengah
Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya
LYMI Malang
WALHI Sulawesi Barat
WALHI Sulawesi Selatan
Konsil LSM Indonesia
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI)
Kemitraan
WALHI Jambi
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
WALHI Sulawesi Tenggara
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PUSPAHAM) Sulawesi Tenggara
Komunitas Desa (Komdes Sulawesi Tenggara)
JALA PRT
YAPPIKA
Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas
Cahaya Perempuan WCC
Katahati Institute (Aceh)
Forum LSM Aceh

Institute Cross Cultural Studies
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
NOMADEN
Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB)
Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) Jember
Yayasan Pujiono Centre Indonesia
WALHI Sulawesi Tengah

Individu:

Suciwati (Istri Alm. Munir)
Sumarsih (Ibu Kandung Wawan, Korban Semanggi I, 13 November 1998
Paian Siahaan (Orang Tua Korban Penghilangan Paksa 1997/1998, Ucok Munandar Siahaan)
Romo Frans Magnis-Suseno (Filsuf)
Halida Nuriah Hatta (Pemerhati Masalah Kenegaraan/Sarjana Ilmu Politik)
Prof. Ikrar Nusa Bhakti, Ph.D. (Ilmuwan Politik)
Prof. Sulistyowati Irianto (Akademisi UI)
Prof. Muhammad AS Hikam (President University)
Prof Dr Zuly Qodir (Sosiolog)
Prof. Dr. Masduki (Akademisi UII-Aktivis Media)
Petrus Hariyanto (Korban Penangkapan dan Penculikan Aktivis)
Butet Kartaredjasa (Seniman/Budayawan)
Riri Riza (Sutradara)
Happy Salma (Artis)
Olivia Zalianty (Artis)
Faisal Basri (Ekonom)
Usman Hamid (Public Virtue)
Eep Saefulloh Fatah (Ilmuwan Politik)
Romo Antonius Benny Susetyo
Pdt. Victor Rembeth (Rohaniwan Kristen)
KH Rakhmad Zailani Kiky (Kepala LPL)
Zumrotin K Susilo (Aktivis Senior)
Roichatul Aswidah
Pandji Pragiwaksono (Komika)
Ray Rangkuti (Lima Indonesia)
Mangadar Situmorang, Ph.D (Akademisi)
Okky Madasari (Sosiolog dan Sastrawati)

Al Araf
John Muhamad
Julius Ibrani
Andi Panca Kurnia (Watchdoc)
Asfinawati
Muhammad Isnur (YLBHI)
Yati Andriyani
Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si (Akademisi)
Nong Darol Mahmada
Adnan Topan Husodo (Aktivis Anti korupsi)
Benny D Setianto (Unika Soegijapranata)
Togap Marpaung, Inspirator Gerakan Anti KKN Alumni UI (GAKKNAUI)
Abdur (Komedian)
Jimmy Radjah (Jurnalis)
Ikhsan Tualeka
Wahyu Susilo (Korban Penangkapan, Keluarga Wiji Thukul, Korban Penghilangan Paksa 1997-1998)
Heru Hendratmoko
Ramadhaniati, Direktur LP2M Padang
Nurlia Dian Paramita (Pegiat Pemilu-JPPR)
Aji Pangestu (Pegiat Pemilu-JPPR)
Ririn Sefsani (Aktivis ‘98 dan Pegiat Bumikecil)
Airlangga P Kusman (Sosiolog)
Sugeng Bahagijo (Aktivis Senior)
Iwan Misthohizzaman (Aktivis, Tangerang Selatan)
Henrek Lokra
Alita Karen (Makassar)
Karno Batiran (Pengorganisir Rakyat, Sulawesi Selatan)
Budhis Utami (Depok, Jawa Barat)
Mulyadi Prayitno (Aktivis)
Jojo Rohi (Pemantau Pemilu – KIPP)
Muhammad Ansor
Miryam Nainggolan
Lusia Palulungan
Emmy Astuti
Trisna Dwi Yuni Aresta (Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UI)
Ariel Sinaga (Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UI)
Jopie Papilaja (Dosen dan Mantan Walikota Ambon)
Deddy Prihambudi
Bonar Tigor Naipospos (Aktivis Senior)
Raja Asdi (Gerakan Lintas Budaya Foundation/GLBF)