Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini menjadi salah satu institusi dengan anggaran terbesar di Indonesia-mencapai lebih dari Rp100 triliun pada APBN 2025. Namun, besarnya alokasi dana publik ini justru menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi, akuntabilitas, serta orientasi penggunaan anggaran. Alih-alih berfokus pada pelayanan masyarakat dan pemenuhan hak asasi manusia, anggaran Polri kerap terserap pada belanja senjata, kendaraan taktis, dan teknologi pengawasan yang memperkuat watak represif institusi.
Laporan ini menyoroti tiga persoalan mendasar:
-
Pecah Fungsi Kepolisian – perlunya pembagian kewenangan agar Polri tidak lagi menjadi “superbody” dengan kuasa berlebih.
-
Penguatan Mekanisme Pengawasan – membangun sistem kontrol independen yang efektif untuk mencegah impunitas dan penyalahgunaan wewenang.
-
Depolitisasi Polri – menjauhkan kepolisian dari intervensi politik demi menjaga netralitas, demokrasi, dan kepercayaan publik.
Melalui analisis ini, kita diajak untuk melihat kembali posisi Polri dalam sistem ketatanegaraan, menuntut transparansi anggaran, dan mendorong lahirnya praktik kepolisian yang demokratis, humanis, serta berpihak pada rakyat.
Unduh Dokumen 100 T Anggaran Polri
